Pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS) se-Provinsi Bali, Sabtu (19/9/2026). (dok: Rahma)
RealitasBali | DENPASAR – Penguatan peran masyarakat di tingkat desa menjadi perhatian dalam pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa (ABPEDNAS) se-Provinsi Bali.
Pengukuhan yang berlangsung di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, pada Sabtu pagi tersebut dihadiri ribuan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pecalang dari berbagai wilayah di Bali. Sejumlah unsur Forkopimda Bali, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat juga turut hadir.
Bertindak sebagai inspektur upacara, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang juga menjabat Ketua Pembina Umum ASLINMAS menekankan bahwa pengukuhan tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial.
Menurutnya, pengukuhan tersebut membawa amanah untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat sekaligus mendukung pembangunan dari tingkat desa.
Linmas Berperan Menjaga Kondusivitas Desa
ST Burhanuddin mengatakan Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat desa.
“Satlinmas sebagai satuan perlindungan masyarakat memiliki tugas yang mulia menjaga ketertiban dan keamanan di tingkat masyarakat desa, sehingga tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya,” ujar ST Burhanuddin dalam amanatnya.
Selain menjaga ketertiban, Linmas juga dipandang dapat menjadi mitra strategis Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa.
Peran tersebut disebut sejalan dengan program Jaksa Masuk Desa dan Jaksa Garda Desa. ST Burhanuddin juga menekankan bahwa pembangunan desa dan penataan kota merupakan bagian yang saling berkaitan dalam membangun fondasi pembangunan berkelanjutan.
Menurutnya, penguatan desa juga sejalan dengan Asta Cita keenam Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia mengenai pembangunan dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan.
Satukan Langkah Linmas dan BPD

Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Reda Mantovani yang hadir sebagai Ketua Dewan Pengawas ASLINMAS menjelaskan pentingnya keberadaan asosiasi tersebut sebagai wadah menyatukan langkah Linmas dan BPD di berbagai daerah.
“Hari ini alhamdulillah pengukuhan pengurus Provinsi Bali, yaitu pengurus provinsi Aslinmas dan Abpetnas. Ini merupakan komponen-komponen warga yang ada di desa-desa untuk bisa menjaga, pertama keamanan, dan juga tata kelola keuangan desa. Mereka dipersatukan untuk bisa menjaga kehidupan di desa supaya menjadi lebih tertata dan lebih baik lagi,” ungkap Reda Mantovani.
Reda menyebut kesamaan platform antardaerah diperlukan agar koordinasi dan kebijakan dapat berjalan lebih solid.
Dengan adanya asosiasi, kata dia, berbagai unsur di desa dapat memiliki langkah bersama sehingga program pemerintah yang berasal dari pusat dapat lebih mudah diteruskan dan diterapkan di tingkat desa.
“Asosiasinya agar bisa menjadi lebih solid, menjadi langkah bersama, jadi satu kesatuan dari satu provinsi ke provinsi lain menjadi platform yang sama, supaya kebijakannya sama. Sehingga program-program pemerintah yang ada di pusat bisa kita tarik ke desa-desa,” tambahnya.
Dorong Program Pemerintah Menyentuh Masyarakat Desa
Reda juga mengungkapkan sejumlah program yang dapat disinergikan melalui keberadaan ASLINMAS dan ABPEDNAS.
Program tersebut di antaranya budidaya ikan tematik yang bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bantuan CSR berupa peternakan ayam petelur, serta fasilitas beasiswa dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti).
Program-program tersebut diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara langsung melalui struktur yang berada di tingkat desa.
Pengukuhan pengurus ASLINMAS dan ABPEDNAS se-Bali ini sekaligus diharapkan memperkuat sinergi antara Satlinmas, BPD, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
Sinergi tersebut diarahkan untuk mendukung terciptanya kehidupan masyarakat desa yang aman, tertib, mandiri, dan berkeadilan. (rka)
