Tim Kuasa Hukum RU terdiri dari Hendrik T. Selan, dan Timoteus Mordan, saat agenda pembacaan replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (19/11/2026). (dok: redaksi)
RealitaBali | DENPASAR – Tim kuasa hukum Rivaldi Uigianto alias RU melancarkan sejumlah keberatan terhadap replik Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perkara dugaan narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (19/11/2026).
Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum RU menyoroti tiga persoalan mendasar, yakni perbedaan peran RU dengan terdakwa Erwin Tri Hartono, kejanggalan nominal patungan pembelian sabu sebesar Rp700 ribu, serta dugaan cacat prosedur dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Kuasa hukum RU, Timoteus Mordan, S.H., menegaskan bahwa posisi kliennya tidak dapat disamakan dengan Erwin, khususnya terkait penguasaan langsung barang bukti narkotika.
Menurutnya, berdasarkan fakta dan argumentasi dalam nota pembelaan (pleidoi), RU tidak memiliki penguasaan langsung terhadap sabu sebagaimana konstruksi perkara yang dibangun JPU.
“Positioning klien kami dengan terdakwa satu jelas berbeda dari segi penguasaan barang. Sebagaimana yang kami sampaikan dalam pleidoi, sejatinya klien kami tidak menguasai barang,” kata Timoteus Mordan seusai persidangan.
Ia juga mempertanyakan konstruksi permufakatan jahat yang dibangun penuntut umum. Menurutnya, keterlibatan RU dalam transaksi uang terjadi lantaran adanya permintaan dan bujukan dari Erwin.
Dengan demikian, pihaknya menilai keterlibatan tersebut tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai kesepakatan bersama untuk mengedarkan atau menjual narkotika kepada pihak ketiga.
“Bagaimana mungkin transaksi itu terjadi, kalau tidak dimintai oleh seseorang? Terdakwa satu yang membujuk dan merayu terdakwa dua untuk membelikan barang,” ujarnya.
Kuasa Hukum Pertanyakan Asal-usul Patungan Rp700 Ribu
Selain mempermasalahkan perbedaan peran terdakwa, tim kuasa hukum RU juga menggugat dasar penyebutan nominal patungan Rp700 ribu dalam konstruksi perkara JPU.
Timoteus mempertanyakan asal-usul angka tersebut karena menurutnya bukti transaksi senilai Rp700 ribu tidak pernah dihadirkan secara langsung dalam persidangan.
Sebaliknya, kuasa hukum merujuk pada BAP yang mencatat transaksi dengan nominal Rp500 ribu.
“Yang ada dari BAP itu bukti transaksi klien kami nilainya Rp500 ribu, bukan Rp700 ribu. Dari mana patungan Rp700 ribu yang disampaikan jaksa? Ini narasi yang ambigu,” ungkapnya.
Menurut Timoteus, perbedaan nominal tersebut semestinya menjadi perhatian majelis hakim dalam menilai kesesuaian konstruksi dakwaan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.
Dugaan BAP Cacat Prosedur Akan Diangkat dalam Duplik
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam proses penyidikan.
Timoteus menyatakan pihaknya akan kembali mengangkat persoalan tersebut dalam agenda pembacaan duplik mendatang. Bahkan, dugaan pelanggaran prosedur pemeriksaan oleh penyidik disebut telah dilaporkan ke Polda Bali.
“Dari awal sudah kami muat dalam argumentasi persidangan bahwa BAP itu cacat prosedur karena diambil dari keterangan yang bertentangan secara hukum. Sekarang masih berjalan persidangan kode etik terkait penyidik yang menangani perkara ini,” bebernya.
Ia menilai persoalan tersebut relevan untuk menguji proses perolehan keterangan yang kemudian digunakan sebagai bagian dari pembuktian perkara.
Sementara itu, kuasa hukum lainnya, Hendrik T. Selan, S.H., berharap majelis hakim yang diketuai I Wayan Suarta dapat mempertimbangkan secara objektif perbedaan posisi dan peran RU dibandingkan terdakwa pertama.
Pihaknya berharap hukuman terhadap RU nantinya lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU.
“Harapan kami lewat replik tadi tuntutan bisa berkurang di bawah terdakwa satu, ternyata jaksa masih berpatokan pada tuntutan tiga tahun. Nanti kami bermohon kepada majelis hakim agar klien kami bisa diputus di bawah tiga tahun,” kata Hendrik.
JPU Tetap Kukuh Tuntut Kedua Terdakwa Tiga Tahun Penjara
Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ni Luh Hartini Puspita Sari dalam repliknya tetap mempertahankan argumentasi penuntutan dan menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum RU.
JPU menilai perbuatan kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 609 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terkait kepemilikan dan penguasaan narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak.
Dalam tuntutannya, JPU meminta majelis hakim menjatuhkan pidana masing-masing tiga tahun penjara terhadap Rivaldi Uigianto alias RU (30) dan Erwin Tri Hartono (27).
Setelah pembacaan replik, persidangan akan berlanjut dengan agenda pembacaan duplik tertulis dari pihak kuasa hukum pada Kamis (26/11/2026).
Tahapan ini menjadi kesempatan bagi kuasa hukum untuk menanggapi replik JPU sebelum majelis hakim bermusyawarah dan menjatuhkan putusan.
Kini, perdebatan hukum antara JPU dan tim kuasa hukum mengerucut pada sejumlah persoalan krusial, mulai dari perbedaan penguasaan barang bukti, ketidaksesuaian nominal transaksi, hingga dugaan cacat prosedur BAP.
Apakah keberatan kuasa hukum RU mampu memengaruhi pertimbangan majelis hakim terhadap tuntutan tiga tahun penjara? Agenda duplik menjadi tahapan penting sebelum majelis hakim menentukan putusan terhadap kedua terdakwa. (bsw)
