Asosiasi Galangan Samudra Indonesia (AGSI) resmi didirikan pada Rabu (1/7/2026). (dok: realitasbali)
BADUNG, Realitas Bali – Penataan kawasan Pantai Barat Tanjung Benoa sebagai pusat industri maritim berkelanjutan mulai menunjukkan langkah konkret. Para pelaku usaha galangan kapal kini memiliki wadah resmi melalui pembentukan Asosiasi Galangan Samudra Indonesia (AGSI). Nantinya, diharapkan menjadi penggerak kolaborasi dalam membangun kawasan industri yang lebih tertata, modern, sekaligus ramah lingkungan.
Pembentukan AGSI yang diresmikan pada Rabu (1/7/2026) mendapat dukungan penuh dari Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya atau yang akrab disapa Yonda.
Menurutnya, keberadaan asosiasi tersebut menjadi momentum penting untuk menata kawasan galangan kapal yang selama ini berdampingan dengan permukiman warga. Agar nantinya dapat tampil lebih representatif tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Desa Adat Dorong Penataan Pantai Barat
Dalam sambutannya pada acara Peresmian AGSI dan Sinergitas Partnership DPD RI Bali bersama Lanal Denpasar, Yonda menegaskan penataan kawasan Pantai Barat Tanjung Benoa merupakan harapan masyarakat adat sejak lama.
Ia menilai kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat industri maritim. Namun, penataannya perlu dilakukan secara menyeluruh agar aktivitas usaha dapat berjalan berdampingan dengan lingkungan dan kawasan permukiman.
“Harapan kami pantai barat ini bisa clear. Kawasan pemukiman yang notabene padat penduduk jadi bangunan galangan kapal yang nanti diprogreskan bisa lebih representatif dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Menurut Yonda, kawasan industri yang tertata akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekaligus juga meningkatkan citra Tanjung Benoa yang selama ini dikenal sebagai destinasi wisata bahari.
AGSI Usung Konsep Blue Economy dan Green Economy
Industri galangan kapal di Tanjung Benoa telah berkembang sejak 1987 dan selama hampir 39 tahun menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari persoalan tata ruang hingga isu lingkungan akibat lokasinya yang berdekatan dengan kawasan mangrove dan permukiman penduduk.
Melalui pembentukan AGSI yang dijembatani DPD RI bersama TNI Angkatan Laut, para pelaku usaha optimistis berbagai persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan tanpa mengorbankan mata pencaharian masyarakat pesisir.
Ketua AGSI, Alif Fian Nurcahyamto, mengatakan asosiasi tidak hanya dibentuk sebagai wadah organisasi. Tetapi juga membawa visi penataan kawasan industri maritim yang lebih berkelanjutan.
“Bukan hanya sekedar galangan, tapi penataan tata ruang dan doking untuk menghindari pencemaran lingkungan akan kita kelola dengan baik bersinergi dengan TNI AL. Bagaimana menjadikan sebuah kawasan industri itu berbasis blue economy dan green economy,” katanya.
Ia menjelaskan konsep tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas galangan kapal yang lebih tertib, efisien, dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem pesisir.
DPD RI dan Lanal Denpasar Perkuat Sinergi
Anggota DPD RI daerah pemilihan Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna (AWK), menilai keberadaan industri galangan kapal di Tanjung Benoa memiliki nilai strategis bagi pembangunan Bali.
Menurutnya, selain dikenal sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali juga memiliki peluang menjadi pusat industri maritim yang mampu menopang perekonomian daerah.
Terkait keberadaan galangan kapal yang berada di sekitar kawasan mangrove, AWK menegaskan bahwa pelestarian lingkungan harus tetap menjadi prioritas. Namun, regulasi juga perlu mempertimbangkan keberlangsungan aktivitas industri yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Kita semua sepakat mangrove harus dilestarikan. Tetapi aktivitas docking sudah berlangsung puluhan tahun di sini. Jika dipindahkan tentu tidak masuk akal. Kehadiran saya bersama Komandan TNI AL memberikan sinyal bahwa kawasan ini didukung oleh negara,” tegasnya.
Dukungan serupa disampaikan Komandan Lanal Denpasar, Kolonel Laut (P) Cokorda Gede Parta Pemayun. Ia menyebut industri galangan kapal merupakan bagian dari sumber daya strategis nasional yang memiliki peran penting dalam mendukung sistem pertahanan negara.
“Industri galangan kapal merupakan komponen cadangan dan bagian penting dari sumber daya strategis nasional yang perlu dijaga dan dikembangkan bersama,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum AGSI Febri Hantari bersama Wakil Ketua Husni Kaslan mengapresiasi dukungan tersebut. Baik dari pemerintah, TNI AL, DPD RI, masyarakat adat, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap terbentuknya asosiasi tersebut.
Mereka berharap AGSI menjadi wadah yang mampu memperkuat solidaritas antaranggota, mendorong inovasi, serta meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional.
Keberadaan AGSI diharapkan menjadi titik awal lahirnya tata kelola industri maritim yang lebih baik di Tanjung Benoa. Melalui kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, masyarakat adat, dan aparat negara, kawasan Pantai Barat diharapkan berkembang sebagai sentra galangan kapal yang modern, tertib, berwawasan lingkungan, serta memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat pesisir Bali. (sfl)
About the Author
