Ketua Umum Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) sekaligus Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PAN, Slamet Ariyadi, bersama Ketua DPW BM PAN Bali mengunjungi Desa Nelayan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Jumat (24/7/2026). (dok: Rahma)
KLUNGKUNG, Realitas Bali – Ketua Umum Barisan Muda Partai Amanat Nasional (BM PAN) sekaligus Anggota DPR RI Komisi I Fraksi PAN, Slamet Ariyadi, menegaskan komitmennya mengawal berbagai aspirasi masyarakat nelayan Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, hingga ke pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan serap aspirasi yang menjadi program perdana BM PAN pasca Kongres VII BM PAN.
Dalam dialog bersama pemerintah desa, perwakilan nelayan, dan masyarakat pesisir, berbagai persoalan yang selama bertahun-tahun dihadapi warga mengemuka. Mulai dari abrasi pantai yang terus menggerus wilayah pesisir, pendangkalan sungai yang memicu banjir, sulitnya memperoleh BBM subsidi, minimnya bantuan bagi kelompok nelayan, hingga kesulitan ekonomi saat musim paceklik.
“Hari ini kami BM PAN bersama BM PAN Bali melaksanakan serap aspirasi masyarakat nelayan Desa Kusamba. Kami berkomitmen menjadi salah satu akses komunikasi masyarakat nelayan kepada pemerintah agar mereka mendapatkan haknya dan bisa memanfaatkan berbagai bantuan dari pemerintah,” ujar Slamet di Kampung Nelayan, Desa Kusamba, Klungkung, pada Jumat (24/7/2026).
Ia mengatakan, BM PAN ingin menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah sehingga berbagai persoalan yang dihadapi nelayan tidak berhenti sebagai keluhan di tingkat daerah, tetapi dapat diperjuangkan di tingkat nasional melalui kementerian terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Slamet juga menyampaikan salam dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) yang juga Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, kepada masyarakat nelayan Desa Kusamba. Ia mengatakan, perhatian terhadap kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir menjadi bagian dari komitmen PAN dalam mendorong penguatan sektor pangan dan perikanan nasional.
“Kami juga menyampaikan salam hormat dari Ayahanda Zulkifli Hasan kepada masyarakat nelayan di Kusamba. Insyaallah suatu saat beliau juga akan datang ke Desa Kusamba untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di sini,” ujar Slamet.
Abrasi Terus Menggerus Pesisir Kusamba
Kepala Desa Kusamba, I Nengah Semadi, menjelaskan sekitar 80 persen masyarakat Desa Kusamba menggantungkan hidup pada kawasan pesisir, baik sebagai nelayan, petani garam, maupun pengolah ikan pindang.
Namun, aktivitas ekonomi tersebut kini terancam akibat abrasi yang terus mengikis garis pantai.
Menurut Semadi, abrasi telah menggerus wilayah pesisir hingga ratusan meter. Pemerintah desa telah beberapa kali mengusulkan pembangunan tanggul, namun hingga kini belum juga terealisasi.
“Kami berharap pembangunan tanggul bisa segera dipercepat. Kalau abrasi ini terus terjadi, bukan hanya pantai yang hilang, tetapi juga lahan petani garam dan mata pencaharian masyarakat pesisir akan ikut terdampak,” ujarnya.
Selain abrasi, pemerintah desa juga mengeluhkan pendangkalan sungai yang bermuara ke laut sehingga menyebabkan banjir saat curah hujan tinggi. Karena kewenangannya berada di pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS), pihak desa berharap adanya percepatan normalisasi sungai.
Semadi juga menyoroti persoalan pembelian BBM subsidi yang dinilai masih menyulitkan nelayan.
Selama ini nelayan diwajibkan mengurus surat rekomendasi dari pemerintah desa hingga dinas terkait sebelum dapat membeli BBM bersubsidi, padahal seluruh nelayan telah memiliki Kartu Kusuka atau kartu nelayan.
“Kami berharap cukup menggunakan kartu nelayan untuk membeli BBM subsidi. Sebagian besar nelayan kami sudah lanjut usia sehingga proses administrasi yang panjang sangat memberatkan,” katanya.
Musim Paceklik Bikin Nelayan Kehilangan Penghasilan
Ketua Gabungan Kelompok Nelayan Mina Sejahtera, Wayan Suardika, mengatakan persoalan paling berat yang sedang dihadapi nelayan adalah musim paceklik.
Menurutnya, hampir satu bulan terakhir sebagian besar nelayan tidak melaut karena hasil tangkapan sangat minim.
Akibatnya, banyak keluarga nelayan kehilangan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Sudah hampir satu bulan nelayan kami tidak melaut karena musim paceklik. Saat seperti ini masyarakat sangat kesulitan karena tidak ada pemasukan,” ujarnya.
Untuk membantu meningkatkan hasil tangkapan, para nelayan mengusulkan pembangunan rumpon atau rumah ikan di perairan Kusamba.
Selain itu, mereka juga berharap adanya bantuan perahu, mesin kapal, jaring, hingga perbaikan jalan menuju kawasan pengolahan ikan yang kondisinya dinilai membahayakan pengguna jalan.
Wayan mengaku kelompok nelayan di Kusamba juga sudah cukup lama tidak menerima bantuan dari pemerintah.
“Kurang lebih sudah enam tahun kelompok nelayan kami belum tersentuh bantuan seperti perahu, mesin maupun jaring. Kami berharap pemerintah kembali memberi perhatian kepada nelayan di Kusamba,” katanya.
Petani Garam Juga Berharap Perhatian Pemerintah
Tak hanya nelayan, Semadi juga menyampaikan bahwa petani garam tradisional mengalami persoalan serupa.
Saat musim hujan, produksi garam berhenti total karena proses pembuatan garam bergantung pada panas matahari. Kondisi tersebut membuat banyak keluarga kehilangan sumber penghasilan selama beberapa bulan.
Menurutnya, masyarakat pesisir membutuhkan skema perlindungan sosial ketika nelayan memasuki musim paceklik maupun saat petani garam tidak dapat berproduksi.
Ia juga mengungkapkan masih banyak warga yang dinilai layak menerima bantuan sosial, namun belum masuk dalam daftar penerima karena sistem pendataan yang menggunakan indikator tertentu, seperti daya listrik rumah.
BM PAN Janji Perjuangkan Aspirasi ke Kementerian
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Slamet memastikan seluruh usulan akan dibawa kepada pemerintah pusat, terutama Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kementerian lain yang memiliki kewenangan.
Ia menyebut pembangunan rumpon, penanganan abrasi, kemudahan memperoleh BBM subsidi, hingga bantuan sosial saat musim paceklik menjadi beberapa persoalan yang akan dikawal BM PAN.
“Kami ingin secepat-cepatnya aspirasi ini didengar pemerintah pusat. Kami akan menyampaikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar Desa Kusamba juga mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan seperti daerah nelayan lainnya,” ujarnya.
Terkait keluhan pembelian BBM subsidi, Slamet menilai aspirasi nelayan layak diperjuangkan karena masyarakat telah memiliki Kartu Kusuka.
“Keinginan masyarakat adalah proses rekomendasi tidak terlalu berbelit-belit. Mereka sudah memiliki Kartu Kusuka atau kartu nelayan, sehingga harapannya kartu itu saja yang menjadi dasar untuk memperoleh BBM subsidi,” jelasnya.
Sementara mengenai musim paceklik, Slamet mengatakan BM PAN akan berkoordinasi dengan Pemerintah Desa Kusamba untuk menginventarisasi masyarakat yang layak menerima bantuan sosial.
“Pak Kades menyampaikan masih banyak masyarakat yang layak menerima bantuan seperti PKH maupun BPNT. Nanti datanya akan kami inventarisasi bersama pemerintah desa untuk disampaikan kepada kementerian terkait maupun Kementerian Sosial,” katanya.
Ia juga mengaku prihatin melihat langsung kondisi abrasi di pesisir Kusamba.
Menurutnya, percepatan pembangunan tanggul membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan kelengkapan administrasi. Karena itu, BM PAN akan membantu menjembatani komunikasi antara pemerintah desa dengan pemerintah pusat.
Program Perdana BM PAN Pasca Kongres
Slamet menambahkan, kunjungan ke Desa Kusamba merupakan kegiatan perdana BM PAN setelah Kongres VII BM PAN di Anyer, Banten.
Ke depan, organisasi sayap PAN tersebut akan terus turun ke berbagai daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Kami akan terus menyapa masyarakat sebagai ruang untuk menyerap aspirasi. Mudah-mudahan kehadiran BM PAN bisa memberikan manfaat dan membantu memperjuangkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah,” pungkasnya. (rka)
About the Author
