BEM Universitas Udayana (Unud) gelar aksi kritik terhadap kondisi sampah di Bali di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, pada Rabu (22/4/2026). (dok: istimewa)
REALITASBALI | Denpasar – Kebijakan penutupan TPA Suwung mulai memicu tekanan di lapangan. Ratusan mahasiswa Universitas Udayana turun ke jalan dan menyebut Bali tengah bergerak menuju “pulau seribu sampah”.
Aksi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unud ini berlangsung di depan Kantor DPRD Bali, Rabu (22/4/2026). Massa membawa berbagai spanduk bernada kritik, termasuk tulisan “Bali Pulau Seribu Sampah” yang menjadi simbol protes terhadap kondisi terkini.
Mahasiswa menilai penutupan TPA Suwung sejak awal April dilakukan tanpa kesiapan sistem pengganti yang jelas, sehingga memicu penumpukan sampah di sejumlah wilayah.
Kritik ke Kebijakan dan Tata Kelola
Aksi dimulai dari kawasan Lapangan Puputan Margarana Renon, lalu berlanjut dengan long march menuju DPRD Bali. Setibanya di lokasi, mahasiswa langsung menyampaikan orasi secara bergiliran.
Ketua BEM Unud, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menegaskan persoalan sampah di Bali tidak bisa lagi dilihat sebagai masalah teknis semata.
“Pemerintah belum optimal dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengharuskan sistem pengelolaan yang terencana, terpadu, dan berwawasan lingkungan,” ujarnya saat orasi.
Mahasiswa juga menyoroti lemahnya koordinasi dan komunikasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan. Termasuk ketidakjelasan alur distribusi sampah pasca penutupan TPA.
Di lapangan, mereka menemukan antrean truk sampah tanpa sistem yang jelas. Yang mana kapasitas TPS3R dan TPST masih terbatas, hingga praktik open dumping yang masih terjadi.
Dampak Lingkungan dan Tekanan Pariwisata
Kondisi tersebut memicu dampak lanjutan, mulai dari bau menyengat, pencemaran air lindi. Hingga risiko kebakaran akibat gas metana. Penumpukan sampah di permukiman juga mendorong praktik pembakaran terbuka yang berisiko bagi kesehatan.
Mahasiswa menilai situasi ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga mengancam citra Bali sebagai destinasi pariwisata.
Aksi mendapat pengamanan ratusan aparat gabungan. Setelah sekitar 20 menit berorasi, massa akhirnya diterima untuk audiensi bersama Gubernur Bali Wayan Koster, pimpinan DPRD Bali, serta sejumlah pejabat terkait.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menyampaikan tuntutan agar pemerintah memperjelas arah kebijakan. Selain itu membuka transparansi. Serta membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi berbasis sumber dengan melibatkan masyarakat.
Aksi ini menegaskan bahwa, krisis sampah di Bali bukan lagi isu pinggiran, tetapi sudah menjadi tekanan publik yang mulai mengarah pada ketidakpercayaan terhadap kebijakan yang berjalan.
About the Author
