Foto: Suasana Sidang Pledoi Sengketa Subak Kerdung, Selasa (26/10/2026). (dok: redaksi)
RealitasBali | DENPASAR – Terdakwa Anak Agung Ngurah Darmawan memohon dibebaskan dari dakwaan dugaan pemalsuan surat sporadik tanah dalam perkara sengketa Subak Kerdung. Permohonan tersebut disampaikan saat pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Senin (26/10/2026).
Dalam pembelaannya, Darmawan menyatakan tidak ada saksi maupun bukti yang menurutnya dapat membuktikan tuduhan pemalsuan surat terhadap dirinya. Sementara itu, tim penasihat hukum menyoroti ketidaksesuaian alat bukti, unsur kesengajaan, hingga dasar penghitungan kerugian yang disebut mencapai Rp19 miliar.
Perkara ini berkaitan dengan surat sporadik yang dipersoalkan dalam sengketa penguasaan tanah Subak Kerdung. Pihak Darmawan mengklaim tanah tersebut merupakan warisan keluarga, sedangkan pihak pelapor juga mendasarkan klaimnya pada riwayat penguasaan turun-temurun.
Turah Darmawan Pertanyakan Tuduhan Pemalsuan
Di hadapan majelis hakim, Darmawan menyampaikan keberatannya atas dakwaan yang menjerat dirinya. Ia mengaku belum memahami kesalahan yang dituduhkan dan meminta agar majelis hakim mempertimbangkan pembelaannya.
“Izin Yang Mulia, sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, di mana kesalahan saya tuh di posisi pesakitan gini? Yang Mulia Majelis Hakim, saya mohon untuk dibantu dibebaskan, karena selama persidangan tidak ada saksi dan bukti yang membuktikan jika pemalsuan yang dituduhkan kepada saya,” ujar Darmawan.
Ia menjelaskan bahwa tanah yang menjadi objek perkara diyakininya sebagai warisan turun-temurun dari kakeknya. Menurut Darmawan, dokumen sporadik yang dipersoalkan dibuat untuk memperjuangkan hak atas tanah berdasarkan dokumen yang dimilikinya.
“Dengan kerendahan hati, saya memohon keadilan kepada Majelis Hakim, Yang Mulia Majelis Hakim, untuk dibebaskan saya,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut merupakan posisi pembelaan terdakwa. Penilaian mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan tetap menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan keseluruhan fakta dan alat bukti di persidangan.
Kuasa Hukum Soroti Kesesuaian Alat Bukti
Tim penasihat hukum Darmawan terdiri dari Irjen Pol (Purn) Drs. I Wayan Sukawinaya, M.Si., Irjen Pol (Purn) Drs. I Nyoman Labha Suradnya, M.M., Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., I Nyoman Pasek, S.H., dan I Made Sugiarta Nugraha, S.H.
Dalam pledoi, tim hukum menilai keterangan saksi, bukti surat, barang bukti, serta keterangan lain yang terungkap selama persidangan belum saling bersesuaian untuk membuktikan dakwaan terhadap kliennya.
Dr. Rizal Akbar Maya Poetra mengatakan, Darmawan bertindak berdasarkan keyakinannya terhadap hak atas tanah yang diperjuangkannya.
“Tidak ada unsur dengan maksud dan tujuan untuk memalsukan. Dia akan memperjuangkan haknya, membuat suatu sporadik berdasarkan dokumen-dokumen yang dia miliki,” ujar Rizal.
Ia juga mempertanyakan hubungan antara surat sporadik yang dipersoalkan dan kerugian yang didalilkan dalam perkara tersebut.
“Alat-alat bukti, baik itu bukti berupa berita acara, barang bukti, maupun keterangan dari saksi-saksi yang disampaikan di persidangan, itu kan tidak saling berkesesuaian,” tegasnya.
Berdasarkan argumentasi tersebut, tim penasihat hukum meminta majelis hakim menjatuhkan putusan bebas atau vrijspraak. Sebagai alternatif, mereka memohon putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle rechtsvervolging apabila perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi bukan merupakan tindak pidana.
“Lebih baik membebaskan 1.000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Jadi kami tetap, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, meminta agar terdakwa segera dibebaskan atau paling tidak onslag. Bahwa itu bukan tindak pidana,” tandas Rizal.
Riwayat Sengketa Perdata Jadi Bagian Pembelaan
Dalam uraian pledoi, tim hukum turut menyoroti keterangan saksi pelapor, Anak Agung Gede Darma Putra, mengenai riwayat penguasaan tanah Subak Kerdung.
Saksi disebut menerangkan bahwa keluarganya mengklaim tanah tersebut sebagai warisan turun-temurun. Penguasaan tanah itu, menurut uraian dalam pembelaan, berkaitan dengan aktivitas penggarapan yang hasilnya diserahkan kepada keluarga Puri Kaleran.
Saksi juga disebut menerangkan bahwa tanah yang diklaim keluarganya belum berbentuk sertifikat pada masa yang dimaksud.
Perselisihan semakin mengemuka ketika pada 2023 pihak Darmawan menggugat keluarga pelapor terkait tanah yang sama-sama diklaim sebagai hak masing-masing pihak.
Berdasarkan uraian dalam pledoi, gugatan perdata dari pihak Darmawan ditolak pada tingkat pertama, putusannya dikuatkan oleh pengadilan tinggi, dan permohonannya ditolak pada tingkat kasasi.
Meski demikian, hasil perkara perdata tidak dengan sendirinya membuktikan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana pemalsuan surat. Penilaian pidana tetap harus didasarkan pada perbuatan yang didakwakan, alat bukti yang diajukan, serta unsur kesalahan yang harus dibuktikan menurut hukum.
Karena itu, tim penasihat hukum menilai riwayat sengketa perdata tersebut tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pemalsuan dengan maksud jahat.
Sebaliknya, klaim warisan dan penguasaan tanah dari masing-masing pihak juga tetap harus dinilai berdasarkan bukti yang relevan, bukan semata-mata berdasarkan pernyataan pihak yang bersengketa.
Tim Hukum Pertanyakan Kerugian Rp19 Miliar
Persoalan lain yang disoroti dalam pledoi ialah nilai kerugian yang disebut mencapai Rp19 miliar.
Tim penasihat hukum mempertanyakan dasar penghitungan nilai tersebut, metode penilaian yang digunakan, serta hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan dan penggunaan surat sporadik yang menjadi objek perkara.
Menurut argumentasi pembelaan, nilai tanah yang disengketakan tidak otomatis dapat disamakan dengan kerugian akibat tindak pidana. Dasar penghitungan dan relevansinya terhadap unsur dakwaan perlu dinilai berdasarkan alat bukti yang sah.
Namun, keberatan tersebut masih merupakan argumentasi pihak terdakwa. Majelis hakim perlu menilainya bersama keseluruhan alat bukti dan argumentasi penuntut umum sebelum mengambil keputusan.
Penasihat Hukum Soroti Penerapan KUHP
Tim penasihat hukum juga mempersoalkan penerapan Pasal 391 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Mereka meminta majelis hakim mencermati waktu terjadinya perbuatan yang didakwakan, asas legalitas, serta ketentuan peralihan. Hal ini menjadi bagian dari pembelaan karena KUHP baru mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Penerapan ketentuan pidana dalam perkara ini perlu dinilai dengan memperhatikan waktu perbuatan yang didakwakan dan aturan hukum yang berlaku terhadap perbuatan tersebut.
Dalam permohonan primair, tim penasihat hukum meminta agar nota pembelaan diterima dan dipertimbangkan seluruhnya. Mereka juga memohon agar majelis hakim mempertimbangkan sikap Darmawan selama persidangan, statusnya yang disebut belum pernah dihukum, serta sikap kooperatifnya dalam memberikan keterangan.
Sidang pledoi ini menjadi bagian penting dalam proses pemeriksaan perkara dugaan pemalsuan surat sporadik Subak Kerdung. Majelis hakim selanjutnya harus menilai argumentasi pembelaan bersama alat bukti dan tuntutan penuntut umum sebelum menjatuhkan putusan.
Bagi pihak Darmawan, pembelaan tersebut merupakan upaya membantah dakwaan dan mempertahankan hak atas tanah yang diyakininya. Sementara itu, klaim pihak pelapor mengenai riwayat penguasaan tanah dan keberatan terhadap surat sporadik juga harus dinilai berdasarkan bukti yang relevan dalam perkara. (bsw)
