Kuasa hukum KC, Siti Sapurah alias Ipung, saat menyerahkan alat bukti baru berupa akta kelahiran anak kliennya ke Mapolresta Denpasar, Selasa (17/11/2026). (dok: redaksi)
RealitasBali | DENPASAR – Kasus dugaan penggelapan asal-usul anak yang menjerat dokter Karina Chandra (KC) memasuki babak baru. Kuasa hukum KC, Siti Sapurah atau yang akrab disapa Ipung, menyerahkan alat bukti baru berupa akta kelahiran anak kliennya ke Mapolresta Denpasar, Selasa (17/11/2026).
Akta kelahiran tersebut resmi diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar pada 10 November 2026. Dalam dokumen bernomor 5171-LT-10112026-0007 itu, tercantum nama Reiner Sugata Liman sebagai ayah dan Karina Chandra sebagai ibu.
Penyerahan bukti ini dilakukan setelah pihaknya menindaklanjuti arahan Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Denpasar agar bukti-bukti baru disampaikan langsung melalui Kapolresta.
Kepada awak media, Ipung menilai terbitnya akta kelahiran tersebut menjadi bukti penting untuk membantah tuduhan yang dialamatkan kepada kliennya.
“Sekarang saya menyerahkan alat bukti yang bisa membunuh atau meredam semua laporan ini, atau mematahkan dalil yang dituduhkan selama ini. Yaitu akta kelahiran seorang anak yang dilahirkan pada tanggal 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika, berjenis kelamin laki-laki. Anak dari seorang ibu bernama Karina Chandra dan dari seorang bapak bernama Reiner Sugata Liman. Lalu mens rea-nya di mana?” tegas Ipung di Mapolresta Denpasar.
Kuasa Hukum Sebut Pengurusan Akta Kelahiran Sempat Terkendala
Ipung menjelaskan, pihaknya telah berupaya mengurus akta kelahiran tersebut sejak Karina masih berstatus sebagai teradu. Namun, menurutnya, upaya meminta bantuan penyidik untuk memperoleh akta perkawinan dari pihak pelapor tidak mendapatkan respons.
“Dua kali saya meminta, tidak pernah diindahkan oleh penyidik. Sampai akhirnya jadi tersangka, kami juga memohon lagi. Bahkan kami menyerahkan surat keterangan dari kantor desa yang jelas menyebutkan nama ibunya Karina Chandra dan bapaknya Reiner Sugata Liman, tapi ditolak,” jelasnya.
Ia juga mengungkap dugaan adanya upaya pemblokiran penerbitan akta kelahiran anak oleh Reiner Sugata Liman (RSL).
Menurut Ipung, RSL mengajukan pemblokiran ke Disdukcapil Kota Denpasar pada 11 Februari 2026, atau tiga hari sebelum anak tersebut dilahirkan.
“Reiner Sugata Liman mengajukan pemblokiran ke Dukcapil Kota Denpasar saat anak belum lahir, yaitu tanggal 11 Februari 2026. Dia memblokir penerbitan akta kelahiran anak jika diajukan oleh seorang ibu bernama Karina Chandra,” ungkapnya.
Selain itu, Ipung menuding RSL menguasai sejumlah dokumen penting milik Karina, yakni akta perkawinan yang disebut telah dikuasai sejak 16 September 2025, KTP berstatus kawin sejak 17 Desember 2025, serta Kartu Keluarga (KK).
Menurutnya, dokumen-dokumen tersebut merupakan persyaratan penting dalam pengurusan akta kelahiran.
“Itu adalah dasar buat akta kelahiran anak. Dia sudah kuasai semuanya,” ujarnya.
Persoalkan Perbedaan Status KTP Karina Chandra
Persoalan lain yang turut disoroti Ipung adalah perbedaan status kependudukan Karina dalam dokumen yang digunakan.
Ia mengungkapkan, saat mengurus akta kelahiran, pihaknya menemukan bahwa KTP Karina dengan status perkawinan “Kawin” telah dicetak pada 2 Maret 2026.
Sementara itu, RSL disebut melaporkan Karina ke kepolisian pada 10 Maret 2026 dengan menggunakan KTP lama yang masih mencantumkan status “Belum Kawin”.
Perbedaan dokumen tersebut dipertanyakan Ipung karena dinilai menimbulkan persoalan terkait dasar pelaporan terhadap kliennya.
“Ini siapa yang buat laporan palsu? Berarti pelapor. Dia yang pegang senjatanya, tapi dia mengatakan orang yang melanggar hukum. Artinya maling berteriak maling,” cetusnya.
Ipung juga mempertanyakan keabsahan surat keterangan kehilangan KTP yang digunakan RSL, termasuk proses penerbitan KTP baru tanpa kehadiran pemilik yang bersangkutan.
Atas persoalan tersebut, pihaknya menyatakan berencana menempuh langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penerbitan dokumen tersebut.
Kritik Penanganan Perkara oleh Penyidik
Dalam kesempatan itu, Ipung turut menyoroti proses praperadilan yang sebelumnya telah dilalui. Ia menilai penyidik Unit PPA Polresta Denpasar keliru dalam menerapkan Pasal 7 KUHAP, khususnya terkait kewenangan dan kewajiban penyidik dalam mengakomodasi saksi yang meringankan.
Menurutnya, keterangan saksi dan bukti yang menguntungkan pihak terlapor seharusnya turut diperhatikan dalam proses penyidikan.
“Aneh kan? Kalau itu (yang dipakai hanya keterangan pelapor dan saksi pelapor), semua orang bisa jadi tersangka. Kasihan orang miskin, gampang jadi tersangka,” kritiknya.
Ipung berharap persoalan ini menjadi bahan evaluasi internal kepolisian agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif dan memberikan ruang yang seimbang bagi seluruh pihak untuk menyampaikan bukti maupun keterangan. (bsw)
