Suasana sidang perkara narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dengan terdakwa RU, pada Kamis (29/10/2026). (dok: redaksi)
RealitasBali | Denpasar — Tim penasihat hukum terdakwa RU mempersoalkan tuntutan tiga tahun penjara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara narkotika di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (29/10/2026).
Tim penasihat hukum menilai tuntutan tersebut belum mempertimbangkan secara proporsional perbedaan peran dan penguasaan barang bukti antara RU dan terdakwa lainnya. Atas keberatan tersebut, mereka akan menyampaikan pembelaan atau pledoi pada persidangan berikutnya.
Tim penasihat hukum RU terdiri atas Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., M.H., dan Timoteus Mordan, S.H.
Seusai persidangan, Hendrik menyatakan keberatan karena kliennya menerima tuntutan yang sama dengan terdakwa lainnya, meskipun menurut pihaknya terdapat perbedaan dalam penguasaan barang bukti.
“Kami sedikit kecewa sebagai kuasa hukum. Klien kami tidak menguasai barang yang dimaksud, tetapi tuntutannya disamakan, yakni tiga tahun. Di situlah letak keberatan kami,” ujarnya.
Menurut Hendrik, perbedaan fakta mengenai penguasaan barang bukti semestinya menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana masing-masing terdakwa.
Ia juga mempersoalkan penanganan kedua terdakwa dalam satu berkas perkara. Menurutnya, penyatuan perkara tidak boleh mengaburkan perbedaan peran maupun fakta yang terungkap selama persidangan.
“Kami tidak setuju apabila semuanya dijadikan satu paket, karena menurut kami hal itu tidak sesuai dengan fakta yang ada. Penuntutan terhadap seseorang yang tidak menguasai barang harus benar-benar didasarkan pada pembuktian yang cermat,” tegasnya.
Kuasa Hukum Pertanyakan Penguasaan Sabu
Keberatan serupa disampaikan Timoteus Mordan. Ia menjelaskan, berdasarkan fakta yang menjadi perhatian tim penasihat hukum, RU ditangkap di depan halaman rumah terdakwa pertama, sedangkan barang bukti yang dipersoalkan disebut berada dalam penguasaan terdakwa pertama.
Kondisi tersebut, menurut Timoteus, menimbulkan pertanyaan mengenai hubungan antara lokasi penangkapan, tempat ditemukannya barang bukti, dan pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada RU.
“Kalau barang bukti itu sabu, pertanyaannya, di mana ditemukan dan siapa yang menguasainya? Menurut fakta yang kami sampaikan, barang bukti tersebut tidak ditemukan pada tubuh klien kami. Karena itu, kami mempertanyakan korelasi antara penangkapan, lokasi penemuan barang bukti, dan pertanggungjawaban pidana terhadap klien kami,” kata Timoteus.
Ia juga menyinggung keberadaan alat yang disebut bong di rumah kliennya. Menurut Timoteus, pihak penasihat hukum telah mengajukan asesmen dan keterangan lain yang dinilai berkaitan dengan dugaan penggunaan narkotika.
Namun, ia menegaskan bahwa seluruh persoalan tersebut harus dinilai berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperiksa selama persidangan.
Tim penasihat hukum berharap majelis hakim mempertimbangkan secara menyeluruh aspek material dan yuridis, termasuk perbedaan posisi masing-masing terdakwa dalam perkara tersebut.
Kejari Denpasar Sebut Perkara Saling Berkaitan
Sementara itu, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar, Achmad Wahyudi, S.H., M.H., menjelaskan alasan kedua terdakwa diproses dalam satu berkas perkara.
Menurut Achmad, perkara Erwin dan Rifaldi memiliki keterkaitan karena didasarkan pada satu rangkaian peristiwa. Ia menyebut masing-masing terdakwa memiliki peran yang dinilai berhubungan dengan munculnya barang bukti sabu.
“Perkara Erwin dan Rifaldi memang satu berkas karena dalam proses penuntutan terdapat satu kesatuan peristiwa. Dalam proses pembuktian, ada peran masing-masing yang dinilai berkaitan dengan munculnya barang bukti sabu tersebut,” kata Achmad.
Ia menjelaskan, tuntutan JPU disusun berdasarkan alat bukti dan keterangan yang disampaikan selama persidangan. Aspek yang berkaitan dengan dugaan permufakatan serta aliran uang antara Erwin dan Rifaldi juga menjadi bagian dari pembuktian perkara.
Achmad menambahkan, berkas perkara dari kepolisian telah diproses dan materi pembuktiannya disampaikan dalam persidangan. Menurutnya, terdapat dasar pembuktian yang digunakan JPU dalam menyusun tuntutan terhadap para terdakwa.
Penjelasan tersebut menunjukkan perbedaan pandangan antara pihak kejaksaan dan tim penasihat hukum mengenai keterkaitan peran kedua terdakwa serta pembuktian dalam perkara narkotika tersebut.
Pledoi Dijadwalkan 12 November 2026
Tim penasihat hukum RU akan menggunakan agenda pledoi untuk menguraikan keberatan terhadap tuntutan JPU. Mereka berencana membahas kembali fakta persidangan, penguasaan barang bukti, serta penerapan ketentuan hukum terhadap kliennya.
Timoteus berharap majelis hakim tidak hanya menilai perkara berdasarkan rangkaian peristiwa secara keseluruhan, tetapi juga memeriksa secara cermat posisi RU dalam peristiwa yang didakwakan.
“Kami optimistis akan melakukan pembelaan. Kami meminta majelis hakim mempertimbangkan fakta material dan fakta yuridis yang terungkap di persidangan. Di sinilah kami berharap keadilan substantif dapat diwujudkan,” ujarnya.
Berdasarkan keterangan tim penasihat hukum, sidang pembacaan pledoi dijadwalkan pada 12 November 2026.
Dalam tahapan tersebut, tim penasihat hukum akan menyampaikan argumentasi untuk membantah tuntutan JPU. Pihak kejaksaan sebelumnya telah menjelaskan bahwa penuntutan terhadap kedua terdakwa didasarkan pada keterkaitan peristiwa dan pembuktian yang diajukan di persidangan.
Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan, pembelaan, fakta persidangan, dan ketentuan hukum yang berlaku sebelum menjatuhkan putusan terhadap masing-masing terdakwa. (bsw)
