Gubernur Bali Wayan Koster dalam suasana kunjungan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026). (dok: pemprov bali)
RealitasBali | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster mendorong peningkatan dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis di Bali.
Menurut Koster, dukungan anggaran tersebut diperlukan mengingat Bali tidak hanya menjadi destinasi pariwisata internasional, tetapi juga salah satu daerah dengan kontribusi besar terhadap penerimaan devisa negara.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (2/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Koster memaparkan karakteristik pembangunan Bali, termasuk kebutuhan infrastruktur dan tantangan yang dihadapi sebagai daerah tujuan wisata dunia.
Kontribusi Devisa Pariwisata Bali Capai Rp176 Triliun
Koster menjelaskan, pembangunan Bali memiliki karakteristik khusus karena merupakan satu kesatuan wilayah yang mengintegrasikan alam, manusia, dan kebudayaan. Pembangunannya mengacu pada prinsip “1 Pulau, 1 Pola, dan 1 Tata Kelola” yang sejalan dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
Karena itu, kebutuhan pembangunan Bali tidak cukup hanya dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Pemerintah pusat juga perlu mempertimbangkan beban pelayanan sebagai destinasi pariwisata internasional.
Sepanjang 2025, Bali menerima sekitar 16,3 juta kunjungan wisatawan, terdiri atas 7,05 juta wisatawan mancanegara dan 9,28 juta wisatawan domestik.
Sementara pada 2024, devisa pariwisata Bali tercatat sekitar Rp176 triliun atau setara 55 persen dari total devisa pariwisata Indonesia yang mencapai Rp319,9 triliun.
“Kontribusi yang besar ini tentu harus diikuti dengan dukungan pembangunan yang memadai. Bali membutuhkan infrastruktur yang mampu menjaga kualitas pariwisata sekaligus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” ujar Koster.
Ia menyebut pertumbuhan pariwisata harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan dan transportasi publik, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, energi, pelabuhan, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Saat ini, Bali masih menghadapi sejumlah persoalan, mulai dari kemacetan, keterbatasan transportasi publik dan air bersih, persoalan sampah, hingga kesenjangan pembangunan antara kawasan Bali Selatan atau Sarbagita dengan wilayah lainnya.
Sejumlah Infrastruktur Strategis Diusulkan Didukung APBN
Atas kondisi tersebut, Koster berharap alokasi TKD untuk Bali dapat ditingkatkan, terutama untuk pembangunan infrastruktur strategis yang memiliki dimensi kepentingan nasional.
“Kami menyampaikan harapan agar alokasi transfer ke daerah untuk Bali dapat ditingkatkan, khususnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis. Kebutuhan pembangunan infrastruktur Bali memiliki dimensi nasional, bukan hanya kepentingan daerah,” tegasnya.
Sejumlah proyek yang membutuhkan dukungan APBN antara lain pembangunan dan peningkatan jalan nasional, konektivitas antarkawasan, konektivitas Singaraja–Mengwi, serta Jalan Lingkar Bali.
Selain itu, terdapat rencana penguatan konektivitas Klungkung–Karangasem dan Karangasem–Buleleng, konektivitas Nusa Penida, serta pembangunan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan.
Pengembangan infrastruktur pelabuhan dan angkutan logistik juga menjadi perhatian, khususnya di kawasan Celukan Bawang, Sangsit, Amed, dan Gunaksa.
Di sektor sumber daya air, Koster menekankan pentingnya dukungan untuk Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Telagawaja, Bendungan Sidan, dan Bendungan Titab.
Dukungan juga dibutuhkan untuk pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir serta pengembangan energi bersih. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendukung pariwisata Bali yang berkualitas dan berkelanjutan.
Koster Dorong Pemerataan Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Selain pembangunan infrastruktur, Koster menyoroti pentingnya pemerataan pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Bali. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya terkonsentrasi di kawasan Bali Selatan.
Konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat perlu diperkuat untuk membuka peluang pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah.
“Pembangunan konektivitas Bali Utara, Bali Timur, Bali Tengah, dan Bali Barat menjadi sangat penting untuk menciptakan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
Ia menegaskan, arah pembangunan Bali bukan semata-mata mengejar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, melainkan menjaga kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata.
“Kita tidak hanya ingin mengejar jumlah wisatawan, tetapi ingin membangun pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, bermartabat, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Banggar DPR RI Jelaskan Skema Alokasi Transfer ke Daerah
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menjelaskan bahwa kunjungan kerja tersebut bertujuan menghimpun masukan, saran, dan rekomendasi terkait kebijakan penerimaan serta pengalokasian Transfer ke Daerah dalam APBN.
Syarief juga menanggapi anggapan mengenai penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya dukungan anggaran karena sebagian pembiayaan kini dialokasikan melalui program-program strategis nasional yang manfaatnya juga dirasakan daerah.
Ia mencontohkan dukungan pembiayaan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu serta pembangunan infrastruktur melalui mekanisme Instruksi Presiden (Inpres).
“Sebenarnya bukan penurunan. Banyak anggaran transfer yang sekarang digunakan untuk program-program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Contohnya, kewenangan daerah seperti PPPK paruh waktu sebagian besar ditanggung oleh pusat secara bertahap,” jelasnya.
Banggar DPR RI turut mengapresiasi paparan Gubernur Bali mengenai karakteristik, potensi, dan tantangan pembangunan daerah.
Bali dinilai memiliki posisi strategis bagi perekonomian nasional, terutama melalui sektor pariwisata. Upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan juga dinilai penting.
Keberlanjutan sektor tersebut, menurut Banggar DPR RI, sangat bergantung pada kualitas lingkungan, infrastruktur, pelayanan, serta kelestarian budaya Bali. (rka)
