Tekan Inflasi dan Perkuat Pangan, Koster Dorong Ekonomi Kerthi Bali Konsisten

REALITASBALI | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara konsisten dan serius agar Bali mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan.

Penegasan itu disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/02/2026).

Menurut Koster, pembangunan ekonomi Bali tidak boleh lepas dari nilai kearifan lokal. Skema ekonomi harus dibangun dari hulu hingga hilir secara terintegrasi, dengan keberpihakan yang jelas kepada pelaku ekonomi lokal.

“Di hulu kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali, di hilir juga dipastikan bahwa IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal. Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.

Penguatan UMKM, IKM dan Koperasi

Ia menambahkan, penguatan UMKM, IKM, dan koperasi menjadi syarat mutlak agar ekonomi Bali tidak hanya tumbuh, tetapi juga kokoh.

“Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuhnya.

Dalam paparannya, Koster menyebut perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 2,58 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen dan terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.

Secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mengalami deflasi sebesar 0,34 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, meski tetap membutuhkan penguatan sinergi TPID agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat terjaga.

Koster menilai capaian tersebut bukan semata faktor eksternal, melainkan hasil aktivitas kolektif seluruh pelaku ekonomi.

Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, desa, hingga sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Bali.

Sektor Pangan Penyumbang Utama Tekanan Harga

Dalam konteks inflasi, sektor pangan masih menjadi penyumbang utama tekanan harga. Karena itu, kedaulatan pangan harus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, dan distribusi yang lancar.

Pemprov Bali, lanjutnya, terus mendorong penggunaan produk lokal melalui implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Kebijakan tersebut dinilai mampu menggerakkan ekonomi lokal, seperti kebangkitan industri kain endek Bali yang menghidupkan perajin dan pedagang.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyampaikan inflasi Bali hingga Januari 2026 masih terjaga dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen.

Meski demikian, volatilitas sejumlah komoditas pangan strategis tetap perlu diantisipasi, terutama menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.

Strategi 4K

Bank Indonesia mendorong penguatan strategi 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD juga dinilai meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan.

Di sisi lain, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menekankan bahwa komoditas seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama inflasi.

Karena itu, sinergi antardaerah, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta kerja sama dengan Bulog dan BUMD pangan harus diperkuat.

Dengan kontribusi pariwisata sekitar 60 persen terhadap PDRB, stabilitas politik, keamanan, dan sosial Bali menjadi modal penting menjaga pertumbuhan berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Bali menilai, fondasi ekonomi berbasis lokal menjadi kunci agar ketergantungan terhadap sektor tertentu dapat dikelola secara lebih seimbang dan berkelanjutan.