Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta. (dok: Rahma)
RealitasBali | DENPASAR – Partai Demokrat Bali mendorong agar persoalan sampah tidak hanya diselesaikan dengan mengangkut sampah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Pengelolaan sampah dinilai harus dimulai dari rumah tangga dan dituntaskan di tingkat desa.
Ketua DPD Partai Demokrat Bali I Made Mudarta mengatakan, pengelolaan sampah berbasis desa menjadi salah satu visi yang perlu diperkuat untuk menjawab persoalan lingkungan sekaligus mendorong pergerakan ekonomi masyarakat desa.
Hal tersebut disampaikan Mudarta saat diwawancarai di Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Bali, kawasan Renon, Denpasar, dalam rangkaian kegiatan memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat.
Sampah Dimulai dari Rumah, Diselesaikan di Desa
Menurut Mudarta, perubahan sistem pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga. Masyarakat perlu membiasakan diri memilah sampah organik dan anorganik sebelum masuk ke proses pengolahan.
“Kalau dari rumah itu kan pasti dipilah-pilah kan? Mana organik, mana anorganik. Ini adalah visi besar daripada Partai Demokrat,” ujar Mudarta.
Ia menilai, apabila setiap desa memiliki fasilitas pengolahan sampah yang memadai, sampah tidak perlu terus dipindahkan dari satu desa ke desa lainnya maupun menumpuk di wilayah perkotaan.
Menurutnya, penyelesaian sampah di tingkat desa juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian desa.
Dana Desa Diminta Diperkuat
Untuk mewujudkan pengelolaan sampah berbasis desa, Mudarta mendorong agar anggaran Dana Desa diperkuat dan tidak dikurangi.
Menurutnya, dukungan anggaran dibutuhkan agar setiap desa memiliki kemampuan membangun maupun mengoperasikan fasilitas pengolahan sampah secara mandiri.
“Kalau anggarannya ditambah, otomatis setiap desa itu bisa olah sampah. Kalau sampah selesai di desa, tidak ada sampah lagi bergerak dari satu desa ke desa yang lain,” katanya.
Mudarta menilai, pengelolaan sampah tidak semata-mata berkaitan dengan kebersihan lingkungan. Jika dilakukan dengan sistem yang baik, pengolahan sampah juga dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru di desa.
Keberadaan fasilitas pengolahan sampah, kata dia, berpotensi menciptakan lapangan kerja sekaligus membuat perputaran ekonomi tetap berada di desa.
“Sehingga ekonomi bergerak di desa itu,” ujarnya.
Karena itu, ia berharap penguatan anggaran desa berjalan seiring dengan program pengelolaan sampah. Menurutnya, program seharusnya disusun dengan memastikan ketersediaan anggaran agar pelaksanaannya tidak terhenti di tengah jalan.
Jangan Hanya Memindahkan Sampah
Mudarta menilai pola pengelolaan sampah yang hanya mengandalkan pengangkutan menuju tempat penampungan terpusat memiliki keterbatasan.
Terlebih Bali merupakan daerah tujuan wisata internasional. Sampah yang tidak ditangani sejak dari sumbernya berpotensi masuk ke saluran air, sungai hingga berakhir di laut.
Ia mencontohkan kondisi saat banjir, ketika sampah dari daratan terbawa aliran sungai hingga mencemari laut.
“Sampah itu tidak serta-merta ada di laut. Sampah itu sumbernya dari penduduk. Dari penduduk itu buang sampah di pekarangan rumahnya, hujan diangkut oleh sungai, sungai itu kemudian bawa ke laut,” jelasnya.
Menurut Mudarta, persoalan tersebut dapat ditekan apabila masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan dan setiap desa memiliki teknologi pengolahan sampah yang memadai.
“Kalau masyarakat disadarkan seluruh Indonesia tidak membuang sampah sembarangan dan ada pengolahannya yang teknologi canggih berbasis desa, tidak akan ada sampah yang diangkut oleh air hujan, air sungai ke laut,” katanya.
Ia menambahkan, penguatan pengelolaan sampah berbasis desa juga sejalan dengan semangat menjaga hubungan manusia dengan alam dalam konsep Tri Hita Karana.
Bagi Demokrat Bali, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya persoalan menangani sampah yang sudah muncul, tetapi juga membangun sistem dari sumbernya agar sampah tidak terus berpindah dan menjadi persoalan di wilayah lain. (rka)
About the Author
