Foto bersama dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Bali di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/9/2026). (dok: pemprov bali)
RealitasBali | DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendorong penguatan kolaborasi lintas wilayah dan sektor dalam penanganan kebakaran serta penyelamatan melalui gerakan Samasta Raksa Bali. Inisiatif ini diarahkan untuk menyatukan sumber daya berbagai pihak agar respons terhadap kondisi darurat dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi.
Hal tersebut disampaikan Giri Prasta saat menghadiri Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Bali bertajuk “Samasta Raksa Bali (Bali Harus Diamankan oleh Semua Pihak)” di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/9/2026).
Menurut Giri Prasta, kebakaran maupun kejadian yang membutuhkan tindakan penyelamatan tidak mengenal batas wilayah dan administrasi. Karena itu, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dengan mengedepankan kecepatan respons, kesiapan sumber daya, serta kerja sama antarpihak.
“Ketika suatu kejadian terjadi, yang dibutuhkan masyarakat bukan melihat siapa kewenangannya, tetapi seberapa cepat kita hadir, seberapa cepat memberikan pertolongan, dan seberapa kuat kita bekerja bersama untuk menyelamatkan jiwa dan melindungi masyarakat,” tegasnya.
Satukan Sumber Daya Lintas Wilayah
Giri Prasta menjelaskan, Bali memiliki potensi sumber daya penanganan kebakaran dan penyelamatan yang tersebar di berbagai institusi. Mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, BUMN, badan usaha, pengelola kawasan strategis, hingga masyarakat, desa adat, dan pecalang.
Seluruh potensi tersebut dinilai perlu dihubungkan dalam satu jejaring kolaborasi sehingga dapat dimobilisasi secara cepat ketika terjadi keadaan darurat.
Ia menjelaskan, istilah Samasta berarti seluruh unsur atau keseluruhan dalam kebersamaan sebagai satu kesatuan. Sementara Raksa bermakna menjaga, melindungi, dan memelihara.
“Samasta berarti seluruh unsur atau keseluruhan dan kebersamaan sebagai satu kesatuan, sedangkan raksa berarti menjaga, melindungi, dan memelihara. Jadi, Samasta Raksa Bali adalah seluruh unsur bersatu untuk menjaga dan melindungi Bali,” ujarnya.
Ia menegaskan, inisiatif tersebut bukan untuk membentuk kewenangan baru maupun mengambil alih tugas institusi yang telah ada. Sebaliknya, Samasta Raksa Bali menjadi wadah untuk memperkuat kapasitas setiap institusi melalui kerja sama lintas wilayah dan sektor.
Dengan demikian, daerah yang membutuhkan bantuan dapat segera memperoleh dukungan personel maupun peralatan dari wilayah atau institusi lain.
“Yang kita bangun bukan hanya komitmen di atas kertas, tetapi sistem yang dapat bekerja ketika keadaan darurat benar-benar terjadi,” tegasnya.
Dorong Lima Langkah Konkret
Agar Samasta Raksa Bali tidak berhenti pada tataran seremonial, Giri Prasta mendorong lima langkah konkret sebagai tindak lanjut.
Pertama, melakukan pemetaan sumber daya yang mencakup personel, armada, peralatan, fasilitas, kemampuan teknis, serta pemangku kepentingan yang dapat memberikan dukungan.
Kedua, menyusun mekanisme mobilisasi bantuan lintas wilayah dan sektor agar setiap pihak memahami prosedur ketika dukungan dibutuhkan dalam kondisi darurat.
Ketiga, memperkuat kerja sama melalui penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing pihak.
Keempat, menyusun standar operasional prosedur (SOP) lintas sektor atau cross-cutting untuk mempercepat koordinasi, komunikasi, mobilisasi personel, dan dukungan peralatan.
Kelima, memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan melalui latihan bersama, simulasi, serta peningkatan kompetensi personel.
“Semakin baik kita mempersiapkan diri sebelum kejadian, semakin cepat kita dapat bertindak ketika kejadian benar-benar terjadi,” katanya.
Giri Prasta juga mengajak pemerintah kabupaten/kota agar tidak lagi memandang penanganan kebakaran dan penyelamatan semata-mata berdasarkan batas administratif.
“Jangan berpikir, ini wilayah saya atau ini bukan wilayah saya. Kalau masyarakat Bali membutuhkan pertolongan, kita harus hadir sebagai satu kesatuan,” tegasnya.
Ia turut mendorong pelaku usaha, BUMN, serta pengelola kawasan strategis dan objek vital untuk mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki ke dalam kekuatan bersama, dengan tetap memperhatikan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan yang berlaku.
Keselamatan Jadi Bagian Pembangunan Bali
Lebih lanjut, Giri Prasta mengingatkan bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah sekaligus destinasi pariwisata dunia dengan mobilitas masyarakat dan wisatawan yang tinggi.
Menurutnya, kemajuan pariwisata, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur harus berjalan beriringan dengan jaminan keamanan dan keselamatan.
“Bali harus maju, pariwisatanya berkualitas, ekonominya tumbuh dan berputar sehat, infrastrukturnya berkembang, tetapi pada saat yang sama masyarakat dan wisatawan juga harus merasa aman dan terlindungi,” ujarnya.
Ia berharap Samasta Raksa Bali dapat berkembang menjadi jejaring kolaborasi aktif dan berkelanjutan, bukan sekadar nama atau slogan.
“Mari kita bangun dan kuatkan semangat gotong royong, satukan sumber daya, dan satukan langkah. Pastikan ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, kita hadir bersama-sama karena Bali harus diamankan oleh semua pihak,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali menempatkan pembangunan Bali dalam satu kesatuan wilayah dengan prinsip one island, one plan, one management.
Ia menyebut Bali memiliki berbagai aset strategis yang membutuhkan perlindungan bersama, mulai dari bandara, pelabuhan, infrastruktur energi, pusat ekonomi dan pariwisata, kawasan suci, hingga kawasan permukiman.
Menurutnya, kebakaran berskala besar dapat membutuhkan dukungan lintas kabupaten/kota dan lintas sektor. Karena itu, kesiapan jejaring kolaborasi menjadi aspek penting dalam memperkuat sistem penanganan keadaan darurat di Bali.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemprov Bali mendorong terbentuknya komitmen dan jejaring kolaborasi penanganan kebakaran dan penyelamatan se-Bali. Upaya ini juga diarahkan untuk mendukung pemenuhan standar Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009, dengan waktu tanggap kurang dari 15 menit dan jarak layanan maksimal 7,5 kilometer dalam setiap WMK. (rka)
