Wagub Bali I Nyoman Giri Prasta (dua dari kiri) dan Kasatpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi (dua dari kanan). (Dok. Realitas Bali)
RealitasBali | DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mendorong penguatan kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) hingga tingkat desa untuk mempercepat penanganan awal kebakaran. Langkah ini dinilai penting agar kebakaran tidak telanjur meluas sebelum petugas pemadam kebakaran (Damkar) tiba di lokasi.
Kepala Satpol PP Provinsi Bali sekaligus Ketua DPD Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi, mengatakan penguatan Linmas akan dilakukan melalui pembekalan mengenai tindakan pertama saat menghadapi kebakaran.
Menurut Dharmadi, Linmas memiliki posisi strategis karena tersebar hingga tingkat desa dan relatif dekat dengan lokasi kejadian. Karena itu, personel Linmas perlu dibekali pengetahuan dasar agar mampu memberikan respons awal sesuai kemampuan dan kondisi keamanan.
“Makanya kami penting kiranya di selanjutnya setelah ini, kami akan bertemu dengan Kepala Desa yang membawahi langsung Linmas-nya untuk juga kami berikan informasi bagaimana tindakan pertama yang dilakukan,” ujar Dharmadi, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Bali di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (30/9/2026).
Ia menegaskan, penguatan tersebut bukan untuk mengambil alih tugas Damkar, melainkan memastikan ada tindakan awal yang tepat ketika kebakaran terjadi. Terlebih, tidak semua lokasi dapat dijangkau petugas pemadam dalam waktu singkat.
Insiden Karangasem Jadi Contoh
Dharmadi mencontohkan kejadian kebakaran di Karangasem yang menurutnya menunjukkan lemahnya respons awal di lokasi.
Meski kejadian telah direkam dan dilaporkan kepada petugas Damkar, tidak ada tindakan awal sehingga api akhirnya meluas hingga kawasan hutan gambut.
“Karangasem kemarin saya dapat laporan baru kebakaran sekuntum bunga besarannya, divideokan, disampaikan ke Damkar Karangasem, tetapi tidak melakukan apa-apa. Saya akhirnya sekian kawasan terbakar, hutan gambut. Nah ini kan sangat disayangkan itu terjadi,” katanya.
Ia menilai, persoalan utama bukan semata ketersediaan peralatan, tetapi juga kemampuan personel dalam menggunakannya.
“Jadi tahu ada kebakaran, ada alatnya, tapi belum tentu mampu menggunakannya,” tegasnya.
Soroti Kesiapsiagaan Kebakaran
Selain Linmas, Pemprov Bali juga menyoroti kesiapsiagaan kebakaran di lingkungan perkantoran pemerintah dan swasta. Setiap kantor didorong memiliki Alat Pemadam Api Ringan (APAR) serta personel yang terlatih mengoperasikannya.
“Kami juga ke depan merancang bahwa di setiap perkantoran, baik perkantoran pemerintah dan kantor swasta juga harus punya APAR, ya. APAR, tapi APAR-nya ada, penggunanya tidak ada. Nah ini perlu juga diadakan pelatihan untuk mengedukasi hal-hal yang menyangkut dengan kebakaran di perkantoran,” jelasnya.
Penguatan kompetensi juga menyasar unsur TNI. Dharmadi mengungkapkan, sejumlah Komando Distrik Militer (Kodim) telah memiliki armada pemadam kebakaran.
Namun, kemampuan personel dalam mengoperasikan kendaraan tersebut masih perlu ditingkatkan.
“Kenapa kami libatkan TNI? Ini hal yang baru karena informasi yang saya terima, TNI sekarang punya armada. Hanya tadi Pak Kasi sampaikan, unsur TNI artinya orang di prajurit TNI belum bisa menggunakan,” ujarnya.
Untuk mendukung pelatihan, Pemprov Bali membuka peluang melibatkan petugas Damkar Denpasar dan Badung sebagai tenaga pembimbing. Dengan demikian, armada pemadam, APAR, maupun peralatan lainnya dapat digunakan secara optimal ketika terjadi keadaan darurat.
Pemprov Bali juga mendorong pelaku usaha meningkatkan kesiapsiagaan dengan menyediakan perangkat keselamatan kebakaran dan menyiapkan personel yang memiliki kemampuan mengoperasikannya.
