Proyek Rp255 Miliar di Karangasem Dikebut, Tantangan Sosial Mulai Muncul

REALITASBALI | Karangasem — Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, mendampingi Kepala Staf Kepresidenan RI, Muhammad Qodari, meninjau pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Senin (6/4/2026).

Proyek yang dibiayai APBN tahun anggaran 2025–2026 itu memiliki nilai kontrak Rp255,5 miliar dan menjadi salah satu program afirmasi pendidikan bagi masyarakat miskin dan sangat miskin di Bali.

Progres Baru 19,41 Persen

Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Kementerian PUPR, Jonny, melaporkan progres pembangunan hingga minggu ke-15 baru mencapai 19,41 persen. Artinya, proyek masih berada di tahap awal dan perlu pengawalan ketat agar tidak molor dari target.

Lingkup pekerjaan mencakup pembangunan fasilitas lengkap, mulai dari gedung SD, SMP, dan SMA, asrama putra-putri, rumah susun guru, hingga fasilitas pendukung seperti tempat ibadah, dapur, gudang, dan kawasan penunjang lainnya.

Melihat skala proyek yang besar, tekanan utamanya jelas: kualitas bangunan dan ketepatan waktu.

“Bangunan ini harus memiliki kekuatan, memberikan fungsi, dan estetika. Jadi, ketiga variabel tersebut harus dijalankan dengan baik,” pesan Muhammad Qodari.

Masalah Sosial Mulai Terlihat

Di lapangan, persoalan bukan hanya teknis konstruksi. Qodari menyoroti sejumlah tantangan sosial yang berpotensi menghambat efektivitas program.

“Terkait informasi yang disampaikan Dinas Pendidikan Provinsi Bali mengenai adanya perbedaan desil 1 (sangat miskin) dan desil 2 (miskin) di setiap daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Bali, serta adanya permohonan perluasan desil, hingga tata kelola penyelenggaraan Sekolah Rakyat ke depannya, apakah berada di Kementerian Sosial atau Kementerian Dalam Negeri. Serta informasi dari Dinas Sosial Provinsi Bali mengenai tantangan program berasrama bagi siswa, di mana anak-anak cenderung enggan diasramakan dan orang tua ingin tetap bersama anak-anaknya, maka kedua hal ini akan kami sampaikan langsung ke kementerian terkait di pusat untuk dicarikan solusi,” jelasnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa problem utama bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan model pendidikan berasrama benar-benar diterima masyarakat.

Harapan Besar, Risiko Juga Besar

Qodari menilai lokasi Sekolah Rakyat di Tulamben cukup strategis karena dekat jalan raya dan berada di kawasan berkembang. Ia optimistis fasilitas ini bisa meningkatkan kualitas SDM sekaligus membuka akses pendidikan bagi kelompok rentan.

“Kami akan menyiapkan guru-guru yang terseleksi dengan baik untuk mengajar para siswa di Sekolah Rakyat,” ujarnya.

Namun, tanpa kesiapan data penerima manfaat yang akurat, program ini berisiko tidak tepat sasaran. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif mendata calon siswa dari kelompok desil 1 dan desil 2.

Giri Prasta: Program Harus Tepat Sasaran

Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menegaskan program Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan. Khususnya di Karangasem yang masih memiliki kantong kemiskinan.

“Program ini memberikan dampak bagi masyarakat. Sarana dan prasarana Sekolah Rakyat ini juga sangat memadai, lengkap dengan laptop dan akses internet. Oleh karena itu, program ini harus dikoordinasikan dengan orang tua dan para siswa agar dapat berjalan dengan baik serta mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Selain itu, aspirasi masyarakat lokal juga mulai muncul. Kepala Dusun Tulamben, Nyoman Suastika, mengusulkan agar warga setempat diberi ruang bekerja di lingkungan sekolah.

Menanggapi hal itu, pemerintah pusat dan daerah meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali memfasilitasi masyarakat yang memenuhi syarat untuk terlibat, baik sebagai tenaga pendidik maupun tenaga pendukung.