Lima WNA dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai karena melanggar ketentuan izin tinggal karena melebihi masa berlaku atau overstay. (dok: istimewa)
RealitasBali | BADUNG – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mendeportasi lima warga negara asing (WNA) yang melanggar ketentuan izin tinggal karena melebihi masa berlaku atau overstay.
Kelima WNA tersebut dideportasi dalam rangkaian penindakan keimigrasian sepanjang 13–23 Oktober 2026. Dari lima orang tersebut, seorang warga negara Ukraina tercatat mengalami overstay selama 2.973 hari atau lebih dari delapan tahun.
Berdasarkan keterangan pihak Imigrasi Ngurah Rai tertanggal 30 Oktober 2026, kelima WNA tersebut berasal dari sejumlah negara, yakni Maroko, Tanzania, Amerika Serikat, dan Ukraina.
WNA berinisial RA asal Maroko tercatat overstay selama 156 hari. Sementara itu, SMS asal Tanzania melebihi masa berlaku izin tinggal selama 234 hari.
Pelanggaran serupa juga dilakukan KLR asal Amerika Serikat yang tercatat overstay selama 248 hari.
Dua WNA lainnya, yakni KJM asal Tanzania dan VV asal Ukraina, masing-masing tercatat overstay selama 204 hari dan 2.973 hari.
Overstay Jadi Perhatian Pengawasan Imigrasi
Kasus overstay merupakan salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang menjadi perhatian dalam pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di Indonesia.
Kantor Imigrasi Ngurah Rai menyatakan bahwa penindakan terhadap kelima WNA tersebut merupakan bagian dari pengawasan rutin di wilayah kerjanya.
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan izin tinggal dan peraturan keimigrasian yang berlaku.
“Kami akan terus melaksanakan pengawasan keimigrasian intensif, termasuk melalui patroli rutin dan tindak lanjut atas temuan di lapangan,” tegas Novyandri.
Ia menambahkan, setiap pelanggaran akan ditangani sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bentuk komitmen Imigrasi Ngurah Rai dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian.
Imigrasi Perkuat Penegakan Hukum
Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, pengawasan terhadap warga negara asing diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi keamanan dan kepentingan masyarakat.
Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menegakkan hukum, melindungi kepentingan nasional, serta menciptakan iklim pariwisata yang aman dan kondusif.
Penindakan terhadap pelanggaran izin tinggal tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban keimigrasian di wilayah Bali. (rka)
About the Author
