Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mendeportasi tujuh warga negara asing (WNA) yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan pemasaran di sektor pariwisata Bali. (dok: istimewa)
RealitasBali | BADUNG – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mendeportasi tujuh warga negara asing (WNA) yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal untuk kegiatan pemasaran di sektor pariwisata Bali. Pelanggaran tersebut terungkap melalui patroli dan pengawasan rutin keimigrasian di wilayah Kabupaten Badung pada 13–23 Oktober 2026.
Ketujuh WNA tersebut diketahui terlibat dalam berbagai kegiatan pemasaran, mulai dari promosi perjalanan wisata hingga pemasaran akomodasi dan vila. Aktivitas itu dilakukan menggunakan izin tinggal yang tidak sesuai dengan kegiatan mereka.
Dua WNA yang teridentifikasi berinisial OG asal Rumania dan TO asal Amerika Serikat diketahui mempromosikan perjalanan wisata bagi warga negara Israel melalui situs web dan media sosial. Keduanya menggunakan Izin Tinggal Kunjungan (ITK).
OG dideportasi pada 15 Oktober 2026, sedangkan TO dipulangkan dari Indonesia pada 22 Oktober 2026.
Bekerja di Perusahaan Resor hingga Memasarkan Vila
Selain keduanya, tiga WNA berinisial RH asal Slovakia, TI asal Belarus, dan MVDA asal Belanda juga menjadi bagian dari kelompok yang dideportasi.
RH dan TI diketahui merupakan pemegang Visa on Arrival (VoA), sedangkan MVDA menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker.
Ketiganya kedapatan bekerja sebagai staf pemasaran pada perusahaan resor yang sama.
Sementara itu, dua WNA lainnya, yakni VG asal Armenia yang memegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) dan VK asal Ukraina yang menggunakan ITAS Remote Worker, diketahui memasarkan akomodasi atau vila melalui platform Telegram.
Temuan tersebut menjadi bagian dari pengawasan keimigrasian terhadap aktivitas orang asing yang berada di wilayah kerja Imigrasi Ngurah Rai.
Imigrasi Tegaskan Pengawasan Keimigrasian
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, menegaskan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan izin tinggal dan peraturan keimigrasian yang berlaku.
Menurutnya, pengawasan akan terus dilakukan melalui patroli rutin serta tindak lanjut terhadap temuan di lapangan.
“Setiap pelanggaran akan ditangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di wilayah kerja Imigrasi Ngurah Rai,” tegas Novyandri.
Sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, pengawasan keimigrasian diharapkan memberikan dampak nyata bagi keamanan dan kepentingan masyarakat.
Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen menegakkan hukum guna menjaga ketertiban, melindungi kepentingan nasional, serta menciptakan iklim pariwisata yang aman dan kondusif. (rka)
About the Author
