Gugatan Rp25 Miliar Tak Berlanjut di PN Denpasar, SMSI Bali Bicara Kebebasan Pers

RealitasBali | DENPASAR – Putusan sela Pengadilan Negeri (PN) Denpasar yang menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan perdata senilai Rp25 miliar terhadap empat perusahaan media di Bali mendapat apresiasi dari Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Bali, Emanuel Dewata Oja alias Edo.

Edo menilai, putusan tersebut menjadi pengingat bahwa sengketa yang berkaitan dengan produk jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Putusan sela ini patut diapresiasi. Bukan semata-mata karena empat perusahaan media terbebas dari gugatan di PN Denpasar, tetapi karena ada penegasan mengenai pentingnya menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers. Pers memiliki rezim hukum dan mekanisme penyelesaian tersendiri yang tidak boleh diabaikan,” ujar Edo.

Namun, menurutnya, putusan tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai kemenangan prosedural bagi perusahaan media. Lebih dari itu, terdapat pesan penting mengenai perlunya menjaga keberanian wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik, khususnya menyampaikan fakta dan kebenaran kepada masyarakat.

Gugatan Pers Potensi Timbulkan Ketakutan

Sebagai pengamat komunikasi publik sekaligus asesor Uji Kompetensi Wartawan (UKW), Edo mengingatkan bahwa gugatan hukum terhadap perusahaan pers berpotensi menimbulkan ketakutan yang lebih luas apabila tidak disikapi secara proporsional.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan media yang sedang menghadapi perkara hukum, tetapi juga dapat memengaruhi psikologi wartawan, baik di ruang redaksi maupun ketika menjalankan tugas peliputan.

“Jangan sampai wartawan kemudian berpikir dua kali untuk memberitakan suatu fakta hanya karena khawatir digugat, disomasi, atau berhadapan dengan proses hukum. Kalau ketakutan itu mulai mengendalikan keputusan jurnalistik, kita sedang berhadapan dengan ancaman self-censorship atau sensor terhadap diri sendiri,” tegasnya.

Edo menjelaskan, self-censorship dapat berkembang menjadi chilling effect, yakni kondisi ketika ancaman konsekuensi hukum membuat wartawan maupun perusahaan pers memilih menghindari pemberitaan tertentu, meskipun informasi tersebut memiliki kepentingan publik yang kuat.

Masyarakat Kehilangan Akses Informasi

Dalam situasi demikian, masyarakat menjadi pihak yang turut dirugikan karena kehilangan akses terhadap informasi yang seharusnya menjadi bagian dari hak publik untuk mengetahui berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum.

“Pers jangan sampai kehilangan keberanian karena tekanan. Kita tidak boleh membiarkan ancaman gugatan menjadi bayang-bayang yang membuat wartawan enggan mengungkap fakta. Sebab, ketika wartawan mulai takut memberitakan sesuatu yang benar, sesungguhnya hak publik untuk memperoleh informasi juga sedang terancam,” katanya.

Ia menegaskan, pers tidak boleh menjadi pengecut karena ancaman, tetapi wartawan juga tidak boleh ceroboh dalam menggunakan kebebasan pers.

“Pers tidak boleh menjadi pengecut karena ancaman. Wartawan tidak boleh menjadi ceroboh karena kebebasan. Dan masyarakat tidak boleh kehilangan haknya karena pers kehilangan keberanian. Maka, jangan biarkan pena wartawan kehilangan keberanian, dan jangan biarkan keberanian kehilangan kompas moral,” ujar penulis buku Kompas Moral Wartawan tersebut.

Keberanian Jurnalistik Bukan Kebebasan Tanpa Batas

Meski demikian, Edo mengingatkan bahwa keberanian jurnalistik bukan berarti kebebasan tanpa batas. Wartawan tetap wajib bekerja berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, memberikan ruang konfirmasi, menjaga keberimbangan, serta mematuhi Kode Etik Jurnalistik dan ketentuan hukum yang berlaku.

Perusahaan pers juga diminta tidak membiarkan wartawannya menghadapi persoalan hukum seorang diri. Perlindungan terhadap wartawan, menurutnya, harus dibangun melalui tata kelola redaksi yang profesional, dokumentasi kerja jurnalistik yang baik, kepatuhan terhadap etika, serta tanggung jawab perusahaan pers.

“Inilah yang sering saya sebut sebagai ekosistem perlindungan wartawan,” ujarnya.

Sebagai penulis buku Kompas Moral Wartawan: Menjaga Arah Jurnalisme, Melindungi Hak Publik di Era Digital, Edo berpandangan bahwa profesionalisme merupakan salah satu benteng terpenting dalam menjaga kemerdekaan pers.

“Pers membutuhkan kompas moral agar tidak kehilangan arah. Wartawan harus berani, tetapi keberaniannya harus dikendalikan oleh integritas, etika, dan profesionalisme. Jangan takut memberitakan kebenaran, tetapi jangan pula mengabaikan tanggung jawab jurnalistik,” tuturnya.

Momentum Penguatan Profesionalisme Media

Edo berharap putusan sela PN Denpasar menjadi momentum bagi perusahaan pers dan wartawan untuk semakin memperkuat profesionalisme sekaligus menjaga independensi ruang redaksi.

“Jangan biarkan pena wartawan menjadi tumpul karena ketakutan. Kemerdekaan pers harus dijaga, tetapi kepercayaan publik juga harus dirawat. Sebab, pers yang kehilangan keberanian akan kehilangan salah satu alasan utama mengapa kemerdekaannya harus dipertahankan,” pungkasnya. (rka)