Gubernur Bali Wayan Koster dalam Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026). (dok: istimewa)
DENPASAR, Realitas Bali – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, memperkuat komitmen membangun sinergi dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan guna mendukung pembangunan Bali secara terintegrasi melalui konsep One Island, One Management atau Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (7/6/2026) malam.
Acara itu dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah I Dewa Tagel Wirasa, serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali I Ketut Maduyasa.
Koster: Arahan BPK Jadi Pedoman Pengelolaan APBD
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum tersebut sebagai wadah memperkuat komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan BPK RI.
Ia menegaskan pengalaman saat menjadi anggota Badan Anggaran DPR RI menjadi bekal penting dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang disiplin, transparan, dan sesuai ketentuan.
“Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik. Jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau diukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut-turut, 12 kali,” ujar Koster.
Menurutnya, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak boleh hanya menjadi prestasi administratif, tetapi harus benar-benar mencerminkan pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral.
One Island, One Management Jadi Arah Pembangunan Bali
Koster kembali menegaskan bahwa seluruh pembangunan di Bali kini dijalankan dengan pendekatan One Island, One Management, yakni pembangunan yang dilakukan secara terpadu tanpa ego sektoral maupun kewilayahan.
Menurutnya, luas wilayah Bali yang relatif kecil menuntut seluruh pemangku kepentingan memiliki visi pembangunan yang sama agar keseimbangan alam, budaya, dan masyarakat tetap terjaga.
“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak. Jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” tegasnya.
BPK: Sinergi Jadi Kunci Hadapi Tantangan Bali
Sementara itu, Pimpinan I BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana menilai tantangan pembangunan Bali ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Ia mengapresiasi konsep One Island, One Management yang diinisiasi Gubernur Koster karena dinilai mampu menjadi landasan pembangunan Bali yang lebih berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan konsep tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh institusi dalam mengelola keuangan negara secara tertib dan akuntabel.
“Sinergi Bapak/Ibu semua sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali ke depan,” ujarnya.
Ia berharap koordinasi yang kuat antara pemerintah daerah, aparat pengawas, dan seluruh pemangku kepentingan mampu melahirkan kebijakan publik yang efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bali. (rka)
About the Author
