Gubernur Bali beserta jajaran dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). (dok: istimewa)
DENPASAR, Realitas Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pembangunan Pulau Dewata tidak boleh lagi dilakukan dengan pendekatan sektoral maupun kepentingan masing-masing daerah. Seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta memperkuat kolaborasi agar pembangunan Bali berjalan terpadu dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jaya Sabha, Denpasar, Senin (8/6/2026). Rakor membahas percepatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, pengendalian inflasi, pengurangan pengangguran, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujar Koster.
Bali Satu Kesatuan Pembangunan
Koster menegaskan Bali harus dipandang sebagai satu kesatuan wilayah yang dibangun melalui semangat One Island, One Management. Menurutnya, sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota, serta Forkopimda menjadi modal penting menjaga stabilitas sekaligus mempercepat pembangunan.
Ia menyebut berbagai penghargaan nasional yang diraih Bali dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting menjadi bukti bahwa kolaborasi antarpemerintah telah berjalan baik.
“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.
Target Ekonomi Tumbuh 6,10 Persen
Gubernur Koster mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Bali pada 2025 mencapai 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada 2026.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan terus memperkuat sektor pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta akomodasi dan penyediaan makan minum.
Ia juga mengapresiasi seluruh kepala daerah yang dinilai telah memetakan persoalan di wilayah masing-masing berdasarkan data.
“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.
Percepat Belanja Daerah dan Perkuat Produk Lokal
Dalam arahannya, Koster meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran ekonomi masyarakat meningkat, terutama memasuki triwulan ketiga.
Ia juga mendorong pelaksanaan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif guna menjaga stabilitas harga sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan.
“Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.
Selain itu, Koster meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dioptimalkan untuk memperkuat tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga hotel serta restoran di Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat lebih banyak menyerap produk dari daerah lain di Bali.
Daerah Maju Diminta Dukung Daerah Lain
Pada sektor infrastruktur, Gubernur memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota tetap dilanjutkan dan akan ditingkatkan mulai tahun 2026.
Ia juga menginstruksikan pengendalian alih fungsi lahan pertanian dilakukan lebih ketat serta meminta pemberian izin pembangunan hotel dan restoran dilakukan secara selektif.
Menanggapi usulan kepala daerah terkait pemerataan pembangunan, Koster menegaskan kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal yang lebih besar harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain.
“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya.
Di akhir arahannya, Koster meminta seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota agar seluruh program pembangunan berjalan selaras.
“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya. (rka)
