Beredar video hoaks sosok Ny. Putri Suastini Koster terkait undian berhadiah HUT RI ke-81 BPD Bali. (dok: istimewa)
RealitasBali | DENPASAR – Video yang menampilkan Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, terkait undian berhadiah HUT RI ke-81 BPD Bali dipastikan hoaks.
Video tersebut beredar di media sosial Facebook. Dalam video, sosok Ny. Putri Suastini Koster terlihat seolah mengajak masyarakat mengikuti undian dengan total hadiah Rp2 miliar.
Unggahan itu juga menyertakan tautan pendaftaran gratis. Masyarakat diminta mengakses tautan tersebut untuk mengikuti program undian.
Namun, Pemerintah Provinsi Bali memastikan program tersebut tidak pernah ada.
Video Putri Koster Dimanipulasi AI
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali, Ida Bagus Surja Manuaba, mengatakan video tersebut telah dianalisis.
Hasilnya, video diduga dibuat dengan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
“Setelah kami lakukan analisis, video tersebut merupakan hasil manipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) yang dibuat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang disampaikan dalam video tersebut tidak benar,” ujar Surja Manuaba di Denpasar, Minggu (2/8/2026).
Ia menegaskan Pemprov Bali dan BPD Bali tidak pernah membuat atau mengumumkan program undian seperti yang ditampilkan dalam video.
Warga Diminta Jangan Klik Tautan
Karena itu, Surja meminta masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang beredar di media sosial.
Masyarakat juga diminta tidak menyebarkan kembali video tersebut. Selain itu, warga diminta tidak mengklik tautan yang tercantum dalam unggahan.
Menurut Surja, tautan tersebut berpotensi digunakan untuk penipuan. Data pribadi masyarakat juga dapat menjadi sasaran.
Karena itu, masyarakat perlu memastikan sumber informasi sebelum mengikuti program yang menawarkan hadiah atau keuntungan.
Cek Informasi di Kanal Resmi
Surja mengajak masyarakat melakukan verifikasi melalui kanal resmi Pemprov Bali dan BPD Bali.
Langkah tersebut penting untuk memastikan informasi yang diterima benar. Selain itu, verifikasi dapat membantu mencegah penyebaran hoaks.
Pemprov Bali juga meminta masyarakat melaporkan konten serupa. Terutama jika konten tersebut mengatasnamakan pejabat pemerintah atau instansi resmi.
Konten yang menawarkan hadiah, investasi, maupun promosi mencurigakan perlu diwaspadai. Dengan lebih berhati-hati, masyarakat dapat terhindar dari berbagai bentuk penipuan digital. (rka)
About the Author
