Gubernur Bali saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan KADIN Bali masa bakti 2025–2030 di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026). (dok: istimewa)
REALITASBALI | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengajak Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk ikut memperkuat dukungan terhadap pembangunan infrastruktur di Bali. Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul akibat pesatnya pertumbuhan sektor pariwisata membutuhkan perhatian serius, terutama terkait konektivitas dan kemacetan.
Hal itu disampaikan Koster saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan KADIN Bali masa bakti 2025–2030 di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Koster menyoroti ketimpangan antara pertumbuhan jumlah kendaraan dengan pembangunan infrastruktur yang tersedia. Kondisi itu, kata dia, menjadi salah satu penyebab utama kemacetan yang kini terjadi di sejumlah wilayah Bali.
“Fiskal Bali tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya hal ini bisa di tutup dari pusat mengingat kontribusi Bali terhadap devisa Pariwisata di Indonesia sangat besar,” ungkap Koster.
Bali Penyumbang Devisa Pariwisata Terbesar
Koster menegaskan bahwa Bali memiliki kontribusi besar terhadap sektor pariwisata nasional. Sehingga layak mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 7,05 juta orang dengan rata-rata pengeluaran sebesar 1.522 dolar Amerika Serikat per kunjungan.
“Jadi kalau dihitung jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali 7,05 juta dikalinya dengan rata-rata belanja persekali kunjungan sebesar 1.522 dollar jumlah uang yang berputar di Bali mencapai 176 T rupiah,” katanya.
Ia menyebut angka tersebut setara dengan sekitar 55 persen devisa pariwisata yang dihasilkan Indonesia.
Di sisi lain, perkembangan sektor pariwisata juga membawa konsekuensi. Berupa meningkatnya tekanan terhadap infrastruktur, kemacetan lalu lintas, hingga persoalan sampah.
Koster menilai konektivitas antarwilayah di Bali masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Keterbatasan akses menuju wilayah seperti Jembrana, Buleleng, dan Karangasem dinilai menjadi salah satu faktor ketimpangan pembangunan antar daerah.
“Seluruh wilayah Bali merupakan objek pariwisata. Hanya saja karena konektivitasnya kurang bagus. Sehingga ke Jembrana, ke Buleleng dan Karangasem sulit dan lama. Hal tersebut menjadi faktor utama ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah di Bali,” ungkapnya.
KADIN Siap Kawal Kebutuhan Infrastruktur
Koster mengaku telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Termasuk melakukan audiensi dengan Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur. Hal tersebut guna memperjuangkan pembangunan jaringan transportasi darat di Bali.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Ketua Umum KADIN Indonesia dalam pelantikan tersebut dan berharap organisasi dunia usaha itu dapat membantu menyuarakan kebutuhan Bali kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan pihaknya siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyusun kajian strategis guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Mungkin nantinya Kadin Indonesia bersama dengan Provinsi Bali bisa menghitung berapa yang dibutuhkan untuk infrastruktur. Dimana saja, sehingga kita bisa membantu sedikit banyak untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa return ininvestmentnya bagus, paybacknya bisa dihitung tidak terlalu lama dan efeknya kepada ekonomi juga besar,” jelas Anindya.
Ia menilai pendekatan berbasis data dan perhitungan ekonomi akan memperkuat argumentasi Bali dalam memperoleh dukungan pembangunan dari pemerintah pusat.
Pada kesempatan yang sama, KADIN Bali mengukuhkan dan melantik dewan kehormatan, dewan penasihat, dewan pertimbangan, serta dewan pengurus masa bakti 2025–2030. I Made Ariandi kembali dipercaya memimpin organisasi tersebut sebagai Ketua Umum KADIN Bali.
