Dokter Karina Candra mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar bersama Kuasa hukum Karina Candra, Siti Sapura (Ipung) pada Selasa (27/10/2026). (dok: redaksi)
RealitasBali | DENPASAR – Dokter Karina Candra mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Denpasar setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan menghilangkan asal usul anak. Kuasa hukumnya mempersoalkan proses penetapan tersangka yang dinilai terlalu cepat serta sejumlah aspek penyidikan yang dianggap janggal.
Sidang perdana praperadilan digelar pada Selasa (27/10/2026), dipimpin hakim RR Poernomojekti, S.H. Persidangan tersebut mengagendakan pembacaan permohonan dari pihak pemohon dan jawaban termohon, yakni penyidik Polresta Denpasar.
Kuasa hukum Karina Candra, Siti Sapura atau yang akrab disapa Ipung, menilai penyidik terlalu cepat menetapkan kliennya sebagai tersangka. Ia mengaku mempertanyakan kesempatan bagi Karina untuk menghadirkan saksi yang meringankan maupun saksi ahli selama proses penyidikan.
“Dari awal, penyidik tidak pernah bertanya kepada klien kami selaku pemohon apakah akan menghadirkan saksi meringankan atau saksi ahli. Tidak pernah ditanyakan. Satu kali dipanggil, diperiksa, gelar perkara, lalu ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Ipung.
Menurutnya, rangkaian proses tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur penetapan tersangka terhadap kliennya. Ia pun menegaskan pihaknya akan menguji persoalan tersebut melalui mekanisme praperadilan.
Kuasa Hukum Soroti Kronologi Penetapan Tersangka
Ipung juga menyoroti waktu penetapan tersangka Karina Candra yang berdekatan dengan proses perkara perceraian antara Karina dan suaminya berinisial RSL di PN Denpasar.
Ia menjelaskan, putusan perkara perdata yang semula dijadwalkan pada 31 Agustus 2026 diundur hingga 7 September 2026. Sementara itu, Karina disebut menjalani pemeriksaan pada 1 September 2026, dilanjutkan gelar perkara pada 2 September, kemudian menerima surat penetapan tersangka pada 3 September 2026.
Karina selanjutnya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada 8 September 2026.
Berdasarkan kronologi tersebut, Ipung menduga terdapat kejanggalan dalam proses penetapan tersangka. Ia bahkan mengaitkannya dengan perkara perceraian yang sedang berlangsung antara kliennya dan RSL.
“Ini luar biasa cepat. Kami patut menduga jika penetapan tersangka ini hanya kejar target,” tegasnya.
Dugaan tersebut merupakan pernyataan pihak kuasa hukum dan masih memerlukan klarifikasi dari penyidik Polresta Denpasar.
Ipung turut mempersoalkan hubungan antara perkara perdata dan pidana yang melibatkan pihak-pihak tersebut. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan subjek hukum dan materi perkara yang sama perlu dicermati sebelum proses pidana dilanjutkan.
Persoalkan Tuduhan Menghilangkan Asal Usul Anak
Persoalan lain yang menjadi keberatan kuasa hukum adalah dugaan menghilangkan asal usul anak yang disangkakan kepada Karina Candra.
Ipung mempertanyakan penerapan ketentuan hukum yang disebut dalam perkara tersebut. Ia menilai tuduhan itu perlu dikaji dengan mempertimbangkan fakta bahwa Karina merupakan ibu yang melahirkan anak tersebut.
“Bagaimana mungkin pemohon yang melahirkan anaknya sendiri kemudian dianggap melakukan perbuatan melawan hukum berupa menyembunyikan asal usul anaknya sendiri?” ujarnya.
Kuasa hukum juga menyoroti persoalan dokumen kependudukan, termasuk status perkawinan Karina dalam KTP yang masih tercatat belum kawin. Menurut Ipung, kondisi tersebut berkaitan dengan akta perkawinan yang sebelumnya berada dalam penguasaan RSL.
Ia membantah anggapan bahwa kliennya sengaja menggunakan dokumen yang tidak sesuai untuk menyembunyikan identitas anak.
“Kami tegaskan bahwa akta perkawinan Karina Candra ditahan oleh suaminya, RSL. Kami sudah mengirimkan somasi kepada RSL. Keesokan harinya, akta perkawinan langsung dikembalikan,” kata Ipung.
Ia juga menyebut pernah meminta penyidik Polresta Denpasar agar pelapor menyerahkan akta kelahiran anak untuk memudahkan pengurusan dokumen. Namun, menurutnya, permintaan tersebut tidak ditindaklanjuti sebagaimana yang diharapkan pihaknya.
Persoalkan Dokumen Kesepakatan Persalinan
Ipung turut mengungkapkan persoalan dokumen yang berkaitan dengan rencana persalinan Karina Candra.
Menurut keterangannya, terdapat dokumen yang mencantumkan rencana persalinan pada 22 Februari 2026 pukul 10.16 WITA di RS Bali Med oleh dokter berinisial W.
Namun, Karina disebut akhirnya melahirkan di RS Prima Medika pada 14 Februari 2026 karena kondisi medis yang menurut kuasa hukumnya tidak dapat ditunda.
Perbedaan waktu dan tempat persalinan tersebut, kata Ipung, turut dipersoalkan dalam perkara yang menjerat kliennya.
“Masa kelahiran anak harus diatur menurut kehendak pelapor?” ujarnya.
Ipung membantah Karina pernah menandatangani surat kesepakatan sebagaimana yang dipersoalkan. Ia menyatakan dokumen yang ditandatangani kliennya merupakan surat kuasa yang kemudian, menurut pihaknya, diduplikasi menjadi surat kesepakatan.
“Karina Candra tidak pernah menandatangani surat kesepakatan untuk melahirkan di RS Bali Med pada 22 Februari pukul 10.16 WITA. Surat ini akan kami buktikan di ruang sidang,” tegasnya.
Praperadilan Jadi Ruang Menguji Penetapan Tersangka
Dalam sidang perdana tersebut, Ipung kembali menegaskan bahwa status perkawinan Karina dalam KTP belum berubah karena persoalan dokumen perkawinan yang disebut sebelumnya berada dalam penguasaan suaminya.
Ia menilai persoalan tersebut telah dijelaskan kepada penyidik Polresta Denpasar. Namun, Karina tetap ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan menghilangkan asal usul anak.
Melalui praperadilan, pihak Karina Candra berupaya menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan penyidik.
Sejumlah keberatan yang disampaikan kuasa hukum, mulai dari prosedur pemeriksaan, kronologi penetapan tersangka, hingga persoalan dokumen perkawinan dan persalinan, menjadi bagian dari argumentasi yang akan diuji dalam proses persidangan.
Penilaian atas keberatan tersebut bergantung pada pemeriksaan hakim terhadap permohonan, jawaban termohon, dan bukti yang diajukan para pihak. (bsw)
