Politik & Pemerintahan
-
Muktamar VI PBB di Bali: Regenerasi dan Penguatan Peran Politik Nasional
RealitasBali – Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) resmi digelar di Aston Hotel, Denpasar, pada Senin (13/1/2025) malam WITA. Acara…
Selengkapnya » -
PBB Libatkan Kader Muda Jadi Panitia di Muktamar VI 2025 Bali
RealitasBali – Muktamar VI Partai Bulan Bintang (PBB) 2025 resmi digelar di Denpasar, Bali, pada 13-15 Januari 2025. Bertempat di…
Selengkapnya » -
DRPD Bali Bertolak ke Jakarta, Segerakan Pelantikan Gubernur Terpilih
RealitasBali – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Dewa Made Mahayadnya (Dewa Jack) menyampaikan pihaknya akan bertolak ke Kementrian…
Selengkapnya » -
Ini Prioritas Koster usai Dilantik Jadi Gubernur Bali
RealitasBali – Menjelang pelantikannya sebagai Gubernur Bali 2025, Wayan Koster menegaskan kesiapan untuk melanjutkan berbagai program strategis tanpa adanya tim…
Selengkapnya » -
Langkah Strategis Pemkot Cilegon dalam Mengelola Anggaran dan Meningkatkan Pelayanan
RealitasBali – Defisit anggaran bukan berarti pengelolaan keuangan tidak optimal, melainkan bisa mencerminkan investasi strategis untuk pembangunan. Dengan manajemen yang…
Selengkapnya » -
Delapan Strategi Menko Yusril Menuju Indonesia Emas 2045
Jakarta, RealitasBali – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memimpin Apel Bersama Awal Tahun 2025…
Selengkapnya » -
DPUPR Badung Semprot Trotoar di Pantai Kuta
RealitasBali – Dalam upaya menjaga kenyamanan kawasan wisata, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Badung kembali menggelar penyemprotan…
Selengkapnya » -
Wayan Koster Soroti Kemacetan Bali dan Penghentian Trans Metro Dewata
RealitasBali – Gubernur terpilih Bali 2025-2030, Wayan Koster menyoroti persoalan kemacetan yang semakin parah di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar…
Selengkapnya » -
Defisit Anggaran Rp 139 Miliar di Cilegon: Tantangan Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Cilegon, RealitasBali – Pembangunan modern di tingkat kota, provinsi, maupun negara memerlukan investasi besar untuk mendukung berbagai kebutuhan, termasuk infrastruktur…
Selengkapnya » -
MK Batalkan Presidential Threshold, Pemerintah Siap Bahas Implikasi
Jakarta, RealitasBali – Menteri Koordinator Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK)…
Selengkapnya »
