Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengamankan 17 warga negara asing (WNA) melalui Operasi Keimigrasian Mandiri pada Kamis (22/10/2026). (dok: istimewa)
RealitasBali | BADUNG — Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai mengamankan 17 warga negara asing (WNA) yang diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan menjalankan aktivitas pemberian pinjaman pribadi secara daring di kawasan Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung.
Penindakan tersebut dilakukan melalui Operasi Keimigrasian Mandiri pada Kamis (22/10/2026). Belasan WNA itu diduga melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan izin tinggal mereka dan menjadikan sebuah lokasi di Dalung sebagai markas operasional.
Berdasarkan siaran pers Imigrasi Ngurah Rai tertanggal 26 Oktober 2026, 17 WNA tersebut terdiri atas 15 warga negara Malaysia dan dua warga negara Singapura.
Tiga WNA Berperan sebagai Manajer
Hasil pemeriksaan lanjutan mengungkapkan, aktivitas pemberian pinjaman daring tersebut dikelola dengan pembagian peran. Sebanyak tiga orang bertindak sebagai manajer, sedangkan 14 orang lainnya menjalankan tugas sebagai admin.
Untuk menjaring pelanggan, mereka mempublikasikan jasa pinjaman melalui iklan di Facebook yang terhubung dengan sejumlah nomor WhatsApp.
Dalam proses identifikasi calon pelanggan, mereka mengumpulkan sejumlah informasi pribadi, mulai dari pekerjaan, slip gaji, kontak darurat, hingga data personal lainnya.
Sejauh ini, Imigrasi menyatakan bahwa target pelanggan mereka merupakan warga negara asing. Petugas belum menemukan warga negara Indonesia yang menjadi pelanggan dalam aktivitas tersebut.
Seluruh WNA Dikenai Tindakan Administratif
Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Muhamad Novyandri, mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh WNA yang diamankan masih didalami.
“Sebanyak 17 WNA yang diamankan di Kuta Utara saat ini tengah didalami pemeriksaannya. Kami juga tidak pandang bulu dalam menindak WNA yang menyalahgunakan izin tinggal untuk bekerja secara ilegal,” tegas Novyandri.
Menurut keterangan Imigrasi, seluruh WNA tersebut telah dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa pendetensian.
Tindakan itu dilakukan terkait dugaan pelanggaran Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yakni dugaan penyalahgunaan izin tinggal dan pemberian keterangan yang tidak benar dalam memperoleh visa serta izin tinggal.
Pengawasan WNA di Bali Diperketat
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan pengawasan terhadap warga negara asing akan terus diperkuat secara intensif dan berkelanjutan.
Ia menyatakan dukungan terhadap sektor pariwisata Bali harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas orang asing.
“Kami mendukung penuh pariwisata Bali, namun kami tidak memberi ruang bagi WNA yang menyalahgunakan izin tinggal, melanggar hukum, atau merusak citra pariwisata Bali. Masyarakat kami imbau untuk tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan WNA di lingkungannya,” ungkap Ramdhani.
Imigrasi Ngurah Rai menyebut penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan masyarakat di Bali. (rka)
