Sekda Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, Kamis (7/5/2026). (dok: istimewa)
DENPASAR, Realitas Bali – Pemerintah Provinsi Bali dipercaya pemerintah pusat sebagai satu-satunya provinsi yang melibatkan seluruh kabupaten/kota dalam uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos). Kepercayaan tersebut, menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra, harus dijaga melalui pelaksanaan program yang tepat sasaran dan sesuai target.
Hal itu disampaikan Dewa Indra saat membuka Bimbingan Teknis Percepatan Program Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Art Center, Denpasar, Kamis (7/5/2026).
“Bali ditunjuk sebagai satu-satunya provinsi dengan seluruh kabupaten/kotanya menjadi pilot digitalisasi bantuan sosial. Kita wajib menjaga kepercayaan tersebut,” ujar Dewa Indra.
Tahapan Digitalisasi Terus Dipercepat
Dewa Indra menjelaskan, program tersebut masih berada pada tahap awal. Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan pendataan agen, pendaftaran data, dan proses unggah data.
Selanjutnya, program akan dilanjutkan dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setelah itu, pemerintah akan menggelar Training of Trainers (TOT) bagi para pelatih.
Ia menambahkan, Presiden dijadwalkan mengunjungi Bali pada Juni 2026 untuk melihat langsung pelaksanaan program tersebut. Karena itu, sebanyak 8.029 agen diharapkan bekerja secara maksimal dalam memberikan layanan bantuan sosial berbasis digital.
Selain menjalankan program, para agen juga diminta menyusun laporan secara lengkap. Dengan demikian, seluruh target dan jadwal yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai rencana.
Digitalisasi Tingkatkan Akurasi Penyaluran Bansos
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Penerapan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Mohammad Averrouce, mengatakan transformasi digital bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan berpusat pada masyarakat.
Selain itu, digitalisasi bantuan sosial diharapkan mampu meningkatkan transparansi sekaligus memastikan bantuan diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Data Terhubung dengan IKD
Direktur Penanggulangan Kemiskinan BPN/Bappenas, Tirta Sutedjo, menjelaskan digitalisasi bansos dilakukan untuk meningkatkan ketepatan data penerima sekaligus mengurangi potensi kebocoran bantuan.
Menurutnya, aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) menjadi kunci utama dalam sistem tersebut. Melalui IKD, data penerima bantuan akan disinkronkan dengan data kependudukan.
Pada 2026, Kementerian Sosial melaksanakan uji coba sistem digital di 41 kabupaten/kota. Program itu bertujuan menyederhanakan proses penyaluran bantuan, mulai dari pendaftaran hingga penyaluran kepada masyarakat.
Selain itu, sistem tersebut terhubung dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos), Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta mitra perbankan.
Melalui digitalisasi ini, pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial beralih dari sistem manual menuju layanan digital terpadu. Dengan begitu, proses penyaluran diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan transparan. (rka)
About the Author
