Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Busana Yadnya. (Dok. Realitas Bali)
RealitasBali | DENPASAR – Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali dalam rancangan APBD 2027 turun menjadi Rp21,3 miliar. Penurunan ini terjadi di tengah tingginya potensi bencana dan masih banyaknya kebutuhan mitigasi serta kesiapsiagaan di Bali.
Alokasi tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran BPBD Bali pada 2026 yang mencapai sekitar Rp24 miliar. Padahal, BPBD memperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp29 miliar per tahun untuk menjalankan program penanggulangan bencana secara optimal.
Kepala Pelaksana BPBD Bali I Gede Agung Teja Busana Yadnya mengatakan, pagu sementara Rp21,3 miliar telah dipetakan untuk membiayai sejumlah program prioritas kebencanaan.
“Sementara ini mendapatkan pagu Rp21 miliar seperti yang saya laporkan tadi dan dari Rp21 miliar tersebut sudah dipetakan untuk apa saja,” kata Teja seusai rapat bersama Komisi IV DPRD Bali, Selasa (8/9/2026).
Butuh Suntikan Anggaran
Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan, termasuk penyediaan sistem peringatan dini tsunami. Saat ini, masih terdapat sekitar 10 desa di Bali yang belum memiliki sistem peringatan dini tsunami.
BPBD juga membutuhkan penguatan sistem peringatan dini banjir, penambahan peralatan, serta pemenuhan logistik kebencanaan.
Teja menegaskan, ketersediaan logistik menjadi kebutuhan penting ketika bencana terjadi, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat pada masa awal penanganan.
“Pemerintah wajib memiliki logistik, terutama 24 jam hari pertama,” ungkapnya.
Dorong Penguatan Anggaran Kebencanaan
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengatakan, pihaknya akan mendorong penguatan anggaran kebencanaan dalam pembahasan APBD 2027. Menurutnya, tingginya potensi bencana di Bali belum diimbangi dengan kesiapan mitigasi yang memadai.
“Pertama kami lihat dari potensi bencana kita sangat tinggi, kemudian dari segi mitigasi kita masih banyak yang kurang,” kata Suwirta.
Ia menilai penguatan mitigasi perlu dilakukan di berbagai kawasan, termasuk destinasi pariwisata, sekolah, hingga desa. Penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi harus dipersiapkan sejak awal.
“Mitigasi dan kesiapan kita pascabencana penting. Kebencanaan ini bukan masalah bagaimana kita menghadapi masalah pascabencana saja,” ujarnya.
Komisi IV DPRD Bali selanjutnya akan membawa persoalan anggaran tersebut ke rapat gabungan untuk memperjuangkan penambahan alokasi BPBD.
Selain mendorong peningkatan pagu anggaran, DPRD juga akan membahas optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung kebutuhan penanggulangan bencana.
