Kuasa hukum Dokter Karina Chandra, Siti Sapurah alias Ipung. (dok: redaksi)
RealitasBali | Denpasar – Kuasa hukum Dokter Karina Chandra, Siti Sapurah alias Ipung, menyoroti keberadaan 44 alat bukti surat yang menurutnya tidak tercantum dalam berkas perkara kliennya. Persoalan tersebut menjadi salah satu dasar pihak pemohon mempertanyakan penetapan Dokter Karina sebagai tersangka dalam perkara dugaan menghilangkan asal usul orang.
Hal itu disampaikan Ipung seusai sidang praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (29/10/2026). Sidang kali ini mengagendakan pemeriksaan saksi fakta dan saksi ahli dari pihak pemohon.
Namun, saksi ahli tidak dapat dihadirkan karena kendala teknis. Meski demikian, persidangan tetap dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi fakta.
Ipung mengaku optimistis gugatan praperadilan yang diajukan pihaknya akan dikabulkan. Ia mendasarkan keyakinan tersebut pada sejumlah persoalan yang menurutnya muncul dalam proses penyidikan, terutama terkait dokumen yang telah diserahkan kepada penyidik.
“Saya optimis saja. Ada 44 alat bukti surat yang saya sampaikan kepada hakim tunggal. Semua alat bukti itu tidak ada dalam berkas acara pemeriksaan. Lalu bagaimana seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Menurut Ipung, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Denpasar. Berdasarkan informasi yang diterimanya, berkas perkara Dokter Karina disebut belum diterima oleh kejaksaan.
Ia mempertanyakan penetapan tersangka yang dilakukan ketika, menurut informasi tersebut, koordinasi antara penyidik dan kejaksaan masih berlangsung.
“Katanya baru dilaksanakan koordinasi dengan kejaksaan. Tidak ada berkas tahap 1 yang diserahkan. Kenapa sudah menjadi tersangka. Ini yang kami pertanyakan,” katanya.
Pertanyakan Dokumen dalam Berkas Perkara
Ipung menjelaskan, pihaknya telah menyerahkan dokumen kepada penyidik sebanyak beberapa kali, baik ketika Dokter Karina masih berstatus terlapor maupun setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Ia menyebut penyerahan bukti dilakukan hingga lima kali. Namun, berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan pihak termohon dalam persidangan sebelumnya, Ipung mengklaim tidak menemukan dokumen yang telah diserahkan pihaknya dalam berkas tersebut.
“Saya sudah serahkan tiga kali alat bukti surat saat pemohon diperiksa sebagai terlapor. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kami mengirim alat bukti kembali ke Kapolresta, namun semuanya tidak dimasukkan dalam berkas perkara,” ujarnya.
Ipung menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan praperadilan. Ia juga mempertanyakan waktu koordinasi penyidik dengan kejaksaan yang menurutnya baru dilakukan setelah penetapan tersangka.
“Katanya baru masih sebatas koordinasi. Pertanyaan besar saya, biasanya koordinasi dilakukan pada saat SPDP atau dimulainya penyidikan, bukan setelah jadi tersangka. Ini yang saya anggap aneh,” katanya.
Pernyataan tersebut merupakan penilaian dari pihak pemohon. Untuk memastikan duduk perkara secara menyeluruh, keterangan penyidik selaku termohon mengenai proses penyidikan dan keberadaan dokumen tersebut juga diperlukan.
Soroti Pasal yang Disangkakan
Selain mempermasalahkan dokumen penyidikan, Ipung turut menyoroti penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Menurutnya, ketentuan tersebut berkaitan dengan pembuktian asal usul seseorang melalui akta kelahiran yang diterbitkan instansi berwenang. Ia menilai belum ada dokumen sah yang menunjukkan kliennya melakukan perbuatan sebagaimana disangkakan.
“Ini tidak ada bukti dokumen yang sah yang mengatakan bahwa seseorang melakukan tindakan melawan hukum menghilangkan asal usul seseorang,” ujarnya.
Ipung juga menegaskan bahwa perkara tersebut menyangkut anak kandung Dokter Karina sendiri. Karena itu, ia mempertanyakan penerapan pasal yang disangkakan kepada kliennya.
Meski demikian, penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana serta keabsahan penetapan tersangka merupakan persoalan hukum yang harus dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fakta yang terungkap dalam persidangan.
Saksi Fakta Ungkap Penyerahan Dokumen
Dalam sidang tersebut, pihak pemohon menghadirkan saksi fakta bernama Nadia Putri Septiari. Menurut Ipung, saksi mengetahui proses penyerahan surat dan dokumen kepada penyidik sejak tahap penyelidikan hingga penetapan Dokter Karina sebagai tersangka.
Ipung menyebut saksi mengetahui adanya penyerahan alat bukti sebanyak lima kali dengan jumlah lebih dari 40 dokumen.
“Saksi fakta yang melakukan penyerahan alat bukti surat dan dokumen saat dimulainya penyelidikan, penyidikan sampai ditetapkan sebagai tersangka. Saksi fakta yang mengetahui banyak hal tentang surat-menyurat, tentang dokumen, dan penyerahan alat bukti surat, alat bukti kepada pihak penyidik,” katanya.
Ia menambahkan, keterangan saksi fakta menjadi bagian dari argumentasi pemohon dalam mempertanyakan kelengkapan berkas perkara.
Ipung juga menyoroti sejumlah pertanyaan yang diajukan pihak termohon kepada saksi. Menurutnya, pertanyaan mengenai status kuliah hukum, semester perkuliahan, dan pengetahuan saksi tentang KUHP tidak berkaitan langsung dengan tugas saksi dalam penyerahan dokumen.
Ia menyebut hakim tunggal kemudian memotong pertanyaan tersebut karena dinilai tidak relevan dengan materi perkara.
Meski saksi ahli tidak dapat dihadirkan, Ipung tetap meyakini keterangan saksi fakta dan bukti yang telah disampaikan dapat memperkuat permohonan praperadilan Dokter Karina Chandra.
Persidangan praperadilan ini menjadi ruang bagi hakim untuk memeriksa persoalan hukum yang menjadi objek permohonan. Adapun kesimpulan mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka akan ditentukan berdasarkan pertimbangan hakim terhadap perkara yang diperiksa. (rka)
