Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kamis (19/2/2026) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar. (dok.istimewa)
REALITASBALI | Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan Tri Wibowo Aji sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali, Kamis (19/2/2026) di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali.
Dalam kesempatan itu, Koster menyampaikan selamat bertugas kepada Tri Wibowo Aji sekaligus mengapresiasi Kepala BPKP sebelumnya, Heru Tarsila, atas kontribusi dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah.
Pengukuhan turut disaksikan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Setya Nugraha, unsur Forkopimda Bali, pimpinan DPRD, hingga perwakilan kabupaten/kota se-Bali.
BPKP Perkuat Pengawalan Pembangunan
Setya Nugraha menegaskan BPKP memiliki lima fokus pengawalan akuntabilitas. Yakni penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, akuntabilitas dan efektivitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas APIP.
Ia juga menekankan peran BPKP sebagai auditor Presiden dalam mengawal ketercapaian target pembangunan nasional di daerah, termasuk melalui audit investigatif dan audit kerugian keuangan negara.
Setya menyoroti capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Pemprov Bali dari BPK RI. Namun ia mengingatkan, opini WTP bukan jaminan pengelolaan anggaran telah efisien.
“Tanpa kolaborasi sulit memajukan Bali. Saya mengajak Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali harus terus meningkatkan sinergi dengan instansi terkait,” tegasnya.
Tantangan Pariwisata dan Infrastruktur
Gubernur Koster menyatakan kolaborasi dengan BPKP sangat dibutuhkan dalam pengelolaan APBD dan pengawalan program pembangunan.
Ia mengakui sejumlah tantangan di sektor pariwisata, mulai dari kemacetan, akomodasi tanpa izin, hingga perilaku wisatawan yang melanggar aturan.
Koster juga memaparkan kontribusi Bali terhadap devisa pariwisata nasional yang mencapai Rp167 triliun pada 2024 atau sekitar 53 persen dari total nasional Rp312 triliun.
Menurutnya, dukungan APBN untuk pembangunan infrastruktur di Bali sangat krusial. Termasuk pembangunan jalan shortcut, jalan baru. Hingga rencana proyek subway yang menghubungkan Bandara Internasional Ngurah Rai, Central Parkir Kuta, dan Canggu.
Selain penguatan infrastruktur, Pemprov Bali juga menjalankan transformasi ekonomi melalui Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125.
Terkait opini WTP, Koster menegaskan kualitas pengelolaan keuangan harus lebih dari sekadar administrasi.
“Kalau sakit, bilang sakit, agar bisa diobati. Jadi prosesnya diperketat saja, agar semua berjalan sesuai relnya,” pungkasnya.
About the Author
