RealitasBali – Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) berpartisipasi dalam Seminar Internasional AppliedHE Xchange 2025 yang diselenggarakan Universitas Sebelas Maret (UNS) di Bali, Senin (24/2/2025)
Dalam kesempatan ini, BPKH mengajak mahasiswa untuk ikut serta dalam mengawal transparasi pengelolaan dana haji yang saat ini mencapai lebih dari Rp171 triliun.
Mulyadi, Anggota Dewan Pengawas BPKH Badung menjelaskan bahwa dana haji dikelola dalam berbagai bentuk investasi, termasuk perbankan syariah, surat berharga dan emas.
“Dengan portofolio bisnis BPKH tersebut, BPKH menghasilkan keuntungan lebih dari 11 triliun untuk tahun 2024,” jelas Mulyadi.
Menurut Mulyadi, biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp89,4 juta per orang. Dan dengan keuntungan dari dana BPKH ini dapat membantu sekitar Rp 30 juta per jamaah haji.
Disisi lain, BPKH menegaskan komitmennya dalam trasnparasi pengelolaan dana haji dengan membuka akses kepada masyarakat.
“Demikian juga bukti tranparansi BPKH adalah laporan leungan BPKH diaudited dari lembaga pemeriksa keuangan negara yang kita sebut BPK Republik Indonea, Badan Pemeriksa Keuangan, Alhamdulillah dengan opinin wajar, tanpa pengecualian”, tuturnya.
Selain itu mahasiswa juga dapat berpartisipasi melalui riset dan program magang di BPHK. Menurut Wakil Rektor Akademik dan Penelitian UNS Fitriya Rahmawati, Mahasiswa dapat mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di BPHK.
“Ternyata forum seperti ini membuka informasi kepada perguruan tinggi bahwa ternyata tadi dana BPKH, fund manajemennya itu tidak hanya untuk keperluan haji saja tapi juga bisa untuk kemaslahatan. Untuk beasiswa juga kan, ternyata juga ada. Kemudian untuk pengakomodasian mahasiswa magang, internship juga, BPKH ternyata juga bisa menerima”, terangnya.
Salah satu fokus riset yang didorong dalam hal ini adalah ekosistem haji dan keuangan syariah. Fitriya juga menambahkan bahwa UNS telah bekerjasama dengan BPKH dalam penelitian terkait fintech dan pengelolaan dana syariah.
Mulyadi sendiri berharap BPKH yang merupakan lembaga negara dan dibentuk oleh Undang-Undang dapat berkontribusi terhadap dunia pendidikan dan juga dapat membantu masyarakat muslim untuk menunaikan ibadah haji.
“Harapannya adalah masyarakat mengetahui BPKH itu berperan akftif dalam pengelolaan dana keuangan haji, membantu jemaah, juga membantu masyarakat muslim”, pungkasnya.
