RealitasBali – Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menegaskan komitmennya dalam membangun budaya antikorupsi di tingkat pemerintahan hingga desa adat.
Hal ini disampaikan dalam pembukaan talkshow bertema Teguhkan Antikorupsi di Lingkungan Perangkat Daerah, Desa dan Kelurahan, serta Lembaga Desa Adat se-Kota Denpasar yang digelar di Dharma Negara Alaya, Rabu (4/12/2024).
“Kami berkomitmen mewujudkan seluruh desa dan kelurahan di Denpasar sebagai desa dan kelurahan antikorupsi. Ini adalah langkah strategis untuk memperkuat budaya integritas di semua lini,” kata Jaya Negara dalam sambutannya di acara yang menjadi bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 tersebut.
Jaya Negara mengungkapkan, Desa Tegal Harum di Kecamatan Denpasar Barat terpilih mewakili Kota Denpasar dalam kompetisi Desa Antikorupsi tingkat nasional yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Program ini diharapkan Jaya Negara menjadi inspirasi bagi desa dan kelurahan lain di Denpasar untuk menerapkan prinsip antikorupsi dalam tugas sehari-hari.
“Kami berharap desa lain dapat mencontoh Desa Tegal Harum, sehingga seluruh wilayah Denpasar bebas dari persoalan hukum terkait korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut Jaya Negara mengajak semua pihak untuk menanamkan budaya antikorupsi mulai dari diri sendiri hingga lingkungan kerja.
Melalui filosofi Vasudhaiva Kutumbakam (Dunia adalah Keluarga) dijadikannya landasan untuk membangun Denpasar yang maju dan berintegritas.
“Masih banyak yang harus kita benahi, tetapi dengan kebersamaan, kita bisa menciptakan Denpasar yang bebas dari korupsi,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana, mengapresiasi Denpasar sebagai salah satu lokasi utama Hakordia 2024.
Kegiatan ini melibatkan pemutaran film finalis Anti-Corruption Film Festival (ACFFEST) dan diskusi di Hotel The Meru Sanur pada 4 Desember, serta penganugerahan pemenang ACFFEST di Dharma Negara Alaya pada 6 Desember.
“Kami melihat Denpasar memiliki komitmen kuat dalam membangun budaya antikorupsi melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan desa adat,” kata Wawan.
Wawan juga menjelaskan bahwa KPK mengedepankan strategi Trisula Pemberantasan Korupsi yang mencakup penindakan, pencegahan, dan pendidikan.
Strategi ini diterapkan melalui edukasi nilai-nilai integritas, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerja keras, yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk desa adat.
“Dengan sinergi antara pemerintah, desa/kelurahan, dan desa adat, Denpasar bisa menjadi kota percontohan antikorupsi di Indonesia,” tandasnya.*** (dre).
