Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putri Koster tinjau kesiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Kader Posyandu se-Bali di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Biaung, Denpasar, Selasa (3/3/2026). (dok: istimewa)
REALITASBALI | Denpasar – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putri Koster, meninjau langsung kesiapan pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Kader Posyandu se-Bali di UPTD Bapelkesmas Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Biaung, Denpasar, Selasa (3/3/2026).
Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh aspek pelaksanaan. Mulai dari fasilitas hingga kesiapan teknis, berjalan optimal menjelang kegiatan yang dijadwalkan pada 10–12 Maret mendatang.
Dalam kunjungan tersebut, Putri Koster didampingi sejumlah pejabat terkait. Di antaranya Kepala UPTD Bapelkesmas Sinta Javani, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr. I Nyoman Gede Anom, Kepala Dinas PMD Bali I Made Dwi Dewata, serta Pengarah TP Posyandu Provinsi Bali Putu Anom Agustina.
Tekankan Pelayanan dan Kekompakan
Putri Koster menyoroti pentingnya kesiapan sarana dan prasarana. Termasuk kondisi gedung dan ruang pelatihan yang akan digunakan oleh kader Posyandu dari seluruh kabupaten/kota di Bali.
“Bangunan ini boleh saja sudah lama, namun sebagai tuan rumah kita harus mampu memberikan pelayanan terbaik. Perhatikan hal-hal kecil, jaga kebersihan, rawat sarana dan prasarana, serta optimalkan aset yang ada agar benar-benar bermanfaat,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kekompakan tim serta integritas dalam pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, konflik internal harus dihindari agar tidak mengganggu jalannya program.
Tingkatkan Kapasitas Kader
Kepala UPTD Bapelkesmas, Sinta Javani, menyampaikan bahwa kesiapan fisik dan teknis telah dilakukan secara maksimal. Fasilitas yang tersedia dinilai memadai, dengan kapasitas hingga 2.000 orang untuk mendukung kegiatan selama tiga hari.
Bimtek ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas kader Posyandu, terutama dalam menjalankan peran di desa dan kelurahan. Fokus utama pelatihan adalah pemahaman enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mencakup kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.
