Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Bali Capai 95 Persen

KARANGASEM, Realitas Bali – Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Provinsi Bali di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, memasuki tahap akhir. Hingga pertengahan Juli 2026, progres pembangunan telah mencapai 95 persen dan ditargetkan rampung pada 30 Juli 2026.

Kepastian tersebut terungkap saat Gubernur Bali Wayan Koster meninjau langsung perkembangan pembangunan sekaligus kesiapan penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2026/2027 di kompleks Sekolah Rakyat, Senin (13/7/2026).

Dalam peninjauan tersebut, Koster mengecek berbagai fasilitas, mulai dari ruang kelas, asrama, kantin, toilet, tempat ibadah, hingga ketersediaan air bersih dan listrik.

Ia juga berdialog dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, serta perangkat daerah terkait mengenai kesiapan operasional sekolah.

Pembangunan Fisik Capai 95 Persen

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum, Ni Nengah Satriyani, menjelaskan pembangunan fisik sudah mencapai 95 persen dan ditargetkan selesai pada 30 Juli 2026.

Pada 31 Juli nanti sebanyak 74 siswa sudah dapat belajar secara permanen di Sekolah Rakyat.

“Kami mohon waktu perbaikan dan pembersihan di lapangan. Kami komitmen menyelesaikan pekerjaan ini lengkap dengan fasilitas lainnya,” ujarnya.

Ia menjelaskan, konsep bangunan menerapkan prinsip green building dengan memaksimalkan sirkulasi udara alami sehingga seluruh ruang kelas tidak menggunakan pendingin ruangan (AC).

Untuk kebutuhan air bersih, sekolah memanfaatkan dua sumur bor berkedalaman sekitar 60 meter yang mampu menghasilkan debit 1,8 liter per detik. Selain itu, pasokan juga didukung jaringan PDAM.

Ke depan, sumber air permanen akan dibangun pada 2027 melalui pemanfaatan air Sungai Telaga Waja oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU.

Sementara pasokan listrik dinilai telah memadai dengan daya sebesar 345 kVA yang tersambung langsung dari gardu PLN. Sebagai antisipasi, sekolah juga dilengkapi genset sebagai sumber listrik cadangan.

Dari sisi fasilitas, kompleks Sekolah Rakyat terdiri atas 18 ruang kelas SD dengan kapasitas 540 siswa, masing-masing sembilan ruang kelas untuk SMP dan SMA dengan kapasitas 270 siswa, empat bangunan asrama SD, dua bangunan asrama SMP, dua bangunan asrama SMA, rumah susun guru, gedung serbaguna berkapasitas 750 orang, lapangan sepak bola, lapangan basket, hingga tempat ibadah.

Siswa Terima Pendidikan Gratis

Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil Kementerian Sosial, Ketut Supena, mengatakan seluruh siswa akan memperoleh fasilitas pendidikan secara gratis.

Fasilitas tersebut meliputi seragam sekolah, buku pelajaran, laptop, hingga makanan bergizi tiga kali sehari.

Sebelum kegiatan belajar dimulai, seluruh siswa juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan, tes kebugaran, serta tes DNA untuk memetakan potensi, bakat, dan kebutuhan pengembangan masing-masing peserta didik.

Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Putu Jaya Negara melaporkan jumlah siswa yang telah mendaftar terdiri atas 19 siswa SD, serta masing-masing 90 siswa untuk jenjang SMP dan SMA.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik, sementara ini guru SD berasal dari tenaga non-ASN yang memiliki kompetensi, guru SMP dibantu Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem, sedangkan guru SMA masih berstatus guru tamu dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali. Rekrutmen guru tetap nantinya akan dilakukan pemerintah pusat.

Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Koster meminta seluruh pekerjaan, terutama penyelesaian asrama, dapur, kamar mandi, dan ruang kelas, dapat dituntaskan sesuai target pada akhir Juli.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Bali akan terus mengawal penyelesaian proyek tersebut melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial agar program strategis pemerintah pusat berjalan sesuai rencana.

“Jadi titiyang terus pantau perkembangan pembangunan gedung Sekolah Rakyat ini, berkoordinasi dengan PUPR dan Cipta Karya,” imbuh Koster.

Pemprov Bali juga dijadwalkan kembali melakukan peninjauan pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 guna memastikan seluruh sarana dan prasarana siap digunakan saat kegiatan belajar mengajar dimulai.