Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (4/11/2025). (dok.istimewa)
REALITASBALI | Denpasar – Sebanyak 300 ASN eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mengikuti Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi, dan Gratifikasi yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (4/11/2025).
Kegiatan ini turut dihadiri Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Bali serta perwakilan KPK RI yang dipimpin Kepala Satuan Tugas Sertifikasi dan Pemberdayaan Antikorupsi, Sugiarto. Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya menegaskan komitmen memperkuat budaya antikorupsi di seluruh wilayah Bali.
Ia meminta Sekda Bali Dewa Made Indra merancang langkah konkret untuk memperluas cakupan edukasi dan penyuluhan antikorupsi hingga ke desa adat, komunitas seni, dan berbagai lapisan masyarakat.
“Punya 700 penyuluh antikorupsi yang bergerak masif tentu butuh panduan teknis dari KPK. Kalau ini digaungkan lewat seni, desa adat, dan komunitas masyarakat secara masif lewat berbagai media, wah, itu keren sekali,” ujar Koster.
Ia menilai dukungan KPK penting untuk memastikan edukasi antikorupsi berjalan sistematis dan dapat mempercepat upaya pemberantasan korupsi di berbagai bidang. Seusai acara, Gubernur Koster kembali mengingatkan ASN untuk menjauhi praktik korupsi.
“Kalau ada ASN tertangkap korupsi, ya ditangkap dan diproses hukum. Tidak pandang bulu, tidak boleh ada yang aneh-aneh,” tegasnya. Sugiarto dari KPK menyampaikan bahwa target 700 penyuluh antikorupsi dapat dicapai melalui jalur pendidikan maupun pengalaman.
Ia juga mengungkapkan masih ada satu kabupaten di Bali yang belum memiliki PAKSI. “Dengan arahan Pak Gubernur dan dukungan Pak Sekda serta Pak Inspektur, target itu pasti bisa terpenuhi.
Kami hadir di sini dalam rangka pendidikan, agar PAKSI semakin berdaya,” ujarnya. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak efektif tanpa dukungan masyarakat. “Komitmen pejabat di Bali sudah bagus, tapi komitmen ini perlu disalurkan ke masyarakat. Harus ada sinergi dan kolaborasi agar gerakan antikorupsi benar-benar hidup di semua lapisan,” tutupnya. (red)
