IWO Bali Tegaskan Pers Harus Berani Kawal Arah Pembangunan

RealitasBali | DENPASAR – Di tengah derasnya arus informasi digital dan kompleksnya persoalan Bali, media dituntut berani melihat lebih jauh, mengkritisi kebijakan, menyuarakan kepentingan masyarakat hingga ikut mengawal arah pembangunan.

Pesan tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) secara nasional sekaligus satu tahun IWO Bali di Aula Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Minggu (30/8/2026).

Mengusung tema “Peran Pers Mengawal Pembangunan Bali”, momentum tersebut menjadi penegasan bahwa pers online tidak boleh sekadar berlomba menjadi yang tercepat menyampaikan berita.

Pers juga memiliki tanggung jawab memastikan informasi yang diterima masyarakat benar, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua Panitia HUT IWO Bali, I Wayan Agus Pebriana, mengatakan pertambahan usia organisasi harus menjadi momentum untuk memperkuat internal organisasi sekaligus mengevaluasi praktik pers agar tetap berada pada jalur profesional dan bertanggung jawab.

“Momentum ulang tahun ini tidak hanya kami maknai sebagai pertambahan usia. Kami juga memaknainya sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi organisasi, reposisi gerakan, termasuk memastikan proses pers dijalankan dengan benar dan bersih,” ujarnya.

Dorong Partisipasi Masyarakat

Menurut Gus Pebri, sapaan akrabnya, pembangunan tidak dapat hanya dilihat dari kebijakan pemerintah maupun besaran anggaran yang digunakan. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting, dan partisipasi tersebut membutuhkan informasi yang benar.

Karena itu, pers memiliki posisi strategis sebagai jembatan informasi sekaligus kontrol sosial agar masyarakat dapat mengetahui, memahami dan memberikan perhatian terhadap berbagai proses pembangunan.

IWO Bali kemudian menerjemahkan komitmen tersebut melalui sejumlah kegiatan. Tidak hanya seremoni HUT, tetapi juga lomba karya jurnalistik tingkat kampus, dialog publik “Meneropong Bali dari Sudut yang Berbeda” serta aksi sosial dengan memberikan bantuan kepada 15 anak yang membutuhkan dukungan.

Lomba jurnalistik tingkat kampus secara khusus diarahkan sebagai bagian dari regenerasi insan pers.

“Kami sengaja mengadakan lomba karya jurnalistik tingkat kampus sebagai bagian dari proses regenerasi. Kami ingin mencari potensi mahasiswa yang nantinya tertarik dan ingin berkecimpung dalam ekosistem pers,” katanya.

Sementara dialog publik “Meneropong Bali dari Sudut yang Berbeda” menjadi ruang untuk membedah persoalan Bali dari perspektif yang lebih luas.

Isu lingkungan, sampah, pembangunan, pariwisata hingga masa depan perekonomian Bali menjadi persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian dan diskusi publik secara berkelanjutan.

Bagi IWO Bali, keberadaan pers tidak boleh terputus dari persoalan yang dihadapi masyarakat. Media harus hadir ketika ada masalah, membuka ruang bagi berbagai pandangan dan menyampaikan informasi berdasarkan fakta.

Pers Harus Ikuti Perkembangan Zaman

Ketua IWO Bali Tri Widiyanti menegaskan, satu tahun perjalanan organisasi menjadi pijakan untuk memperkuat keberadaan media online di Pulau Dewata.

Pers, kata dia, harus mampu mengikuti perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip jurnalistik dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.

“Apapun persoalannya, kami berusaha berpihak kepada kepentingan publik dan masyarakat. Segala masukan maupun pendapat masyarakat penting untuk menjadi perhatian,” katanya.

Tri Widiyanti juga mengingatkan bahwa tugas pers tidak berhenti pada pencatatan peristiwa.

“Pers bukan hanya meliput apa yang terjadi saat ini, tetapi juga melihat bagaimana Bali ini akan dibawa ke depan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa media memiliki tanggung jawab lebih besar untuk membaca persoalan secara jangka panjang. Termasuk melihat konsekuensi sebuah kebijakan, mempertanyakan arah pembangunan dan memastikan suara masyarakat tidak tenggelam di tengah kepentingan yang lebih besar.

Soroti Kritik Media

Di sisi lain, kritik media terhadap persoalan Bali tidak semestinya langsung dianggap sebagai ancaman terhadap citra daerah maupun pariwisata.

Justru pemberitaan yang objektif dan berbasis fakta merupakan bagian dari kontrol sosial. Kritik dapat menjadi bahan evaluasi agar persoalan yang ada tidak dibiarkan berlarut.

“Yang kami sampaikan kepada publik bukan semata-mata untuk merusak citra pariwisata Bali. Kami ingin memberikan informasi yang jelas dan membangun pemahaman tentang apa yang harus diperbaiki agar Bali bisa melangkah lebih baik,” katanya. (idr)