Audiensi penguatan implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026). (dok: istimewa)
REALITASBALI | Denpasar – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menghadiri audiensi penguatan implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (2/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bali ditegaskan sebagai daerah percontohan (pilot project) untuk pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial secara terintegrasi di tingkat provinsi.
“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara terintegrasi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan kesiapan Bali dalam mendukung transformasi digital. Khususnya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” ujar Dewa Indra.
Dorong Transparansi dan Akurasi
Penunjukan Bali sebagai pilot project merupakan tindak lanjut arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang diterima pemerintah daerah bersama kabupaten/kota se-Bali pada 26 Februari lalu.
Dewa Indra menegaskan, digitalisasi menjadi langkah strategis untuk memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial. Dengan sistem ini, proses pendataan hingga distribusi bantuan diharapkan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Dengan sistem digital, penyaluran bantuan dapat dilakukan lebih transparan dan akuntabel. Namun pemerintah tetap memastikan seluruh masyarakat terlayani. Termasuk melalui pendekatan jemput bola bagi masyarakat yang belum memiliki akses teknologi digital,” jelasnya.
Sinergi Pusat dan Daerah
Audiensi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah pusat. Di antaranya Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Maliki, serta Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB Cahyono Tri Birowo.
Mereka memaparkan strategi serta dukungan kebijakan untuk memastikan implementasi digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif berjalan efektif.
Kegiatan dilanjutkan dengan rapat teknis koordinasi guna menyusun langkah implementasi di tingkat daerah, termasuk pembahasan teknis dan kesiapan infrastruktur.
“Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif di Bali dapat berjalan optimal serta menjadi model bagi daerah lain,” tutupnya.
About the Author
