Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait. (dok.isitimewa)
REALITASBALI | Badung – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan perlunya dukungan anggaran pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan 32 ribu rumah layak huni bagi masyarakat Bali.
Melalui skema Kredit Program Perumahan (KPP), Koster optimistis target tersebut dapat diselesaikan dalam kurun lima tahun.
Koster menjelaskan bahwa kebutuhan 32 ribu unit rumah layak huni merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
“Di Bali ini, terbanyak adalah kewenangan kabupaten/kota yaitu 22 ribu,” kata Koster saat membuka Sosialisasi Percepatan Penyaluran KPP serta Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam rangka memberantas praktik rentenir di Auditorium Kampus Universitas Udayana, Jimbaran, Badung, Senin (24/11/2025).
Gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, itu meminta pemerintah pusat menambah alokasi anggaran 2026 untuk mendukung percepatan penyediaan rumah rakyat di Bali.
“Mohon bisa dibantu lebih banyak di tahun 2026, sesuai dengan pagu, bersinergi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota,” harapnya.
Ia menegaskan bahwa dengan sinergi seluruh tingkatan pemerintahan, penyediaan hunian layak dapat diselesaikan dalam lima tahun.
“Dengan demikian, tak ada lagi masyarakat Bali yang tinggal di rumah tak layak huni,” ujarnya.
Apresiasi Program 3 Juta Rumah
Dalam kesempatan tersebut, Koster juga mengapresiasi program 3 juta rumah yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, yang terdiri atas penyediaan rumah di perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.
“Ini akan sangat membantu masyarakat karena mencakup tiga kawasan,” cetusnya.
Sementara, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) RI Maruarar Sirait merespons positif permintaan Gubernur Koster.
Ia menyatakan komitmen kementeriannya untuk mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh di Bali.
“Di Bali, masih ada rumah tak layak huni dan kawasan kumuh dan kita akan perbaiki secara bertahap. Tadi saya mendapat laporan dari Walikota Denpasar kalau butuh 100 unit, tahun depan langsung kita alokasikan anggaran untuk merenovasi 100 rumah tak layak huni,” ungkapnya.
Maruarar juga menekankan keseriusan Presiden Prabowo dalam pemenuhan hunian layak bagi masyarakat. Ia menyebut peningkatan signifikan alokasi anggaran renovasi rumah sebagai bukti komitmen.
“Tahun ini ada 45 ribu rumah dan tahun depan meningkat delapan kali lipat menjadi 400 ribu rumah. Ini membuktikan bahwa program Presiden Prabowo sangat pro rakyat,” sebutnya. (idr)
About the Author
