Penandatanganankesepakatan bersama penyelenggaraan dan implementasi Kerthi Bhumi Satwika periode 2026–2030 di Pura Er Jeruk, Sabtu (10/10/2026). (dok: pemprov bali)
RealitasBali | DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mulai memperkuat arah pembangunan rendah emisi melalui penetapan enam kawasan sebagai Kawasan Rendah Emisi Kerthi Bhumi Satwika. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dan pariwisata dengan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat.
Enam kawasan yang ditetapkan meliputi Ubud, Kepulauan Nusa Penida, Nusa Dua, Kuta, Sanur, serta Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Kota Denpasar.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 912/04-B/HK/2026 yang ditetapkan pada 6 Oktober 2026. Komitmen pelaksanaannya kemudian diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama penyelenggaraan dan implementasi Kerthi Bhumi Satwika periode 2026–2030 di Pura Er Jeruk, Sabtu (10/10/2026), bertepatan dengan Rahina Tumpek Wayang.
Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan, Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar penetapan kawasan, melainkan perubahan pendekatan dalam pembangunan Bali agar lebih memperhatikan keseimbangan lingkungan dan ekonomi.
“Kerthi Bhumi Satwika bukan sekadar nama sebuah kawasan, melainkan arah perubahan cara kita membangun Bali. Kita harus memastikan bahwa kemajuan ekonomi dan pariwisata berjalan seimbang dengan pelindungan lingkungan serta keberlanjutan kehidupan masyarakat,” tegas Koster.
Enam Kawasan dengan Fokus Pengembangan Berbeda
Setiap kawasan memiliki arah pengembangan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi wilayahnya.
Ubud diarahkan untuk memperkuat pariwisata berbasis budaya dan lingkungan. Sementara Kepulauan Nusa Penida difokuskan pada perlindungan ekosistem kepulauan dan kawasan pesisir.
Adapun Nusa Dua, Kuta, dan Sanur menjadi kawasan strategis untuk penerapan praktik pariwisata ramah lingkungan.
Sementara Kawasan Cagar Budaya Gajah Mada di Denpasar diarahkan untuk mengintegrasikan pelestarian kawasan bersejarah dengan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.
Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten dan kota terkait berkomitmen menjalankan kebijakan tersebut secara terpadu dengan melibatkan pemangku kepentingan serta masyarakat.
Lima Pilar Strategis Menuju Bali Rendah Emisi
Dalam implementasinya, Kerthi Bhumi Satwika bertumpu pada lima pilar strategis yang menjadi dasar pengembangan kawasan rendah emisi.
Pilar pertama adalah energi hijau, melalui pemanfaatan energi baru terbarukan dan peningkatan efisiensi energi.
Pilar kedua, transportasi hijau, yang mencakup pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai beserta infrastruktur pendukungnya.
Pilar ketiga, ekosistem hijau, meliputi rehabilitasi hutan, pengembangan ruang terbuka hijau, perlindungan kawasan pesisir, serta pengelolaan sampah berbasis sumber.
Pilar keempat, industri pariwisata hijau, dengan mendorong pengurangan plastik sekali pakai dan pengembangan destinasi pariwisata berkualitas.
Sedangkan pilar kelima, masyarakat hijau, menitikberatkan peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan serta mengembangkan ekonomi berbasis kearifan lokal.
Kelima pilar tersebut dirancang untuk mengurangi emisi dari sektor energi, transportasi, pariwisata, dan pengelolaan limbah. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan potensi lokal serta kemampuan masing-masing pemerintah daerah.
Koster Minta Implementasi Tidak Berhenti pada Penetapan
Koster mengingatkan, keberhasilan Kerthi Bhumi Satwika tidak cukup diukur dari penetapan kawasan maupun penandatanganan kesepakatan. Konsistensi pelaksanaan di lapangan menjadi faktor utama agar manfaat kebijakan benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, implementasi program periode 2026–2030 harus diterjemahkan ke dalam program prioritas, penganggaran, penyediaan infrastruktur, pembagian tanggung jawab, serta indikator kinerja yang terukur.
Koordinasi lintas daerah juga perlu diperkuat dengan melibatkan perangkat daerah, pelaku usaha, desa adat, komunitas, perguruan tinggi, dan lembaga riset.
Pelaksanaan program akan diselaraskan dengan arah pembangunan daerah dan peta jalan implementasi. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, serta menentukan langkah perbaikan.
Berlandaskan Filosofi Sad Kerthi
Kebijakan Kerthi Bhumi Satwika merupakan bagian dari implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang berlandaskan kearifan lokal Sad Kerthi.
Prinsip tersebut menempatkan keharmonisan alam, manusia, dan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan Bali.
Kerthi Bhumi Satwika juga sejalan dengan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023.
Pemilihan Rahina Tumpek Wayang sebagai momentum penandatanganan kesepakatan turut memperkuat pesan pelestarian lingkungan melalui enam nilai Sad Kerthi, yakni Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi.
Keenam nilai tersebut mencakup pemuliaan jiwa, laut dan pantai, sumber air, tumbuh-tumbuhan, manusia, serta alam semesta.
“Tanah, air, hutan, laut, udara, ruang hidup, serta seluruh ekosistem Bali harus kita jaga. Inilah esensi Sad Kerthi dan semangat yang ingin kita teguhkan melalui Kerthi Bhumi Satwika,” ujar Koster.
Melalui penetapan enam kawasan dan penerapan lima pilar strategis, Pemerintah Provinsi Bali menargetkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menekan emisi, melindungi ekosistem, memperkuat ekonomi hijau, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kerthi Bhumi Satwika diharapkan menjadi langkah konkret dalam mewujudkan Bali yang hijau, bersih, sehat, dan berkelanjutan sekaligus menjaga warisan alam serta kebudayaan Bali bagi generasi mendatang. (rka)
