Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026). (dok: pemprov bali)
RealitasBali | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan urusan hukum, hak asasi manusia (HAM), imigrasi, dan pemasyarakatan.
Hal tersebut disampaikan Koster saat menerima audiensi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas), R. Andika Dwi Prasetya, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jayasabha, Denpasar, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat hubungan kelembagaan sekaligus menyelaraskan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Kemenko Kumham Imipas Perkuat Koordinasi Lintas Kementerian
Dalam audiensi tersebut, R. Andika Dwi Prasetya memperkenalkan keberadaan dan peran Kemenko Kumham Imipas yang bertugas melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Kementerian koordinator tersebut dibentuk seiring dengan pemisahan Kementerian Hukum dan HAM menjadi tiga kementerian teknis, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Andika menjelaskan, sinergi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan kebijakan nasional dapat berjalan efektif dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
Karena itu, pihaknya mengharapkan dukungan Pemerintah Provinsi Bali beserta pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ketiga kementerian tersebut.
“Kami mengharapkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan seiring dan sejalan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota,” ujar Andika.
Kolaborasi HAM hingga Pelayanan Publik
Secara khusus, Andika juga menyoroti pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat perlindungan serta pemajuan HAM.
Upaya tersebut mencakup peningkatan pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintahan mengenai prinsip-prinsip HAM dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Pelaksanaan program tersebut turut didukung jajaran Kementerian HAM di daerah, termasuk Kantor Wilayah Kementerian HAM Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki wilayah kerja di Bali.
Menurutnya, koordinasi lintas sektor diperlukan agar pelaksanaan kebijakan di bidang HAM dapat berjalan selaras dan menjangkau kebutuhan masyarakat di daerah.
Koster Nyatakan Kesiapan Perkuat Sinergi dengan Pemerintah Pusat
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menyambut baik kunjungan jajaran Kemenko Kumham Imipas. Ia menyatakan Pemerintah Provinsi Bali siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat.
Koster menilai urusan hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan memiliki keterkaitan erat dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik di Bali.
“Tusi di bidang hukum, HAM, imigrasi dan pemasyarakatan merupakan bagian dari kebutuhan kami di daerah. Saya sangat menyadari perlunya kolaborasi, koordinasi, dan dukungan antara pemerintah pusat dan daerah,” tegas Koster.
Ia menekankan, sinergi antarpemerintahan diperlukan untuk memastikan kebijakan berjalan selaras, responsif terhadap kebutuhan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjutnya, berkomitmen mendukung penguatan koordinasi lintas sektor guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik.
Audiensi yang turut dihadiri jajaran kementerian terkait di bidang imigrasi dan pemasyarakatan tersebut diharapkan memperkuat hubungan kelembagaan antara Kemenko Kumham Imipas dan Pemerintah Provinsi Bali, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan serta kualitas pelayanan publik di daerah. (rka)
