Gubernur Bali Wayan Koster menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026). (dok: pemprov bali)
RealitasBali | JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memberikan penghargaan kepada Provinsi Bali atas kontribusi aktif dalam mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Gubernur Bali Wayan Koster dalam peluncuran Indeks Integritas Pendidikan 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Penghargaan diberikan sebagai apresiasi atas dukungan dan kecepatan Pemerintah Provinsi Bali dalam menyediakan data SPI Pendidikan 2026. KPK menilai kontribusi Bali dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam mendukung pelaksanaan survei tersebut.
Ketua KPK RI Komjen Pol (Purn) Setyo Budiyanto mengapresiasi respons Pemerintah Provinsi Bali yang dinilai menjadi salah satu daerah tercepat dalam penyediaan data.
“Kita harap gubernur daerah lain bisa mengikuti apa yang sudah baik dilakukan seperti Gubernur Bali, yang kontribusinya dalam kecepatan mengirimkan data ini luar biasa. Jadi, yang tercepat dalam penyediaan data dan patut menjadi contoh bagi daerah lain,” ujar Setyo.
Indeks Integritas Pendidikan Bali Capai 74,08
Dalam peluncuran tersebut, KPK turut memaparkan hasil SPI Pendidikan 2026 sebagai instrumen untuk memetakan kondisi integritas di lingkungan pendidikan.
Survei ini mencakup tiga aspek utama, yakni karakter peserta didik, ekosistem pendidikan, serta tata kelola. Pelaksanaannya melibatkan lebih dari 45 ribu satuan pendidikan dan sekitar 951 ribu responden di seluruh Indonesia.
Berdasarkan hasil SPI Pendidikan 2026, Provinsi Bali mencatat Indeks Integritas Pendidikan sebesar 74,08 dan masuk dalam kategori Adaptif.
Sementara itu, hasil penilaian pada sembilan kabupaten/kota di Bali menunjukkan skor yang relatif berdekatan. Kabupaten Buleleng memperoleh skor tertinggi dengan 79,06, disusul Tabanan 78,85, Bangli 77,39, Klungkung 77,09, dan Karangasem 76,93.
Selanjutnya, Kota Denpasar mencatat skor 76,92, Gianyar 76,52, Jembrana 76,40, dan Badung 76,26.
Dari sembilan daerah tersebut, lima masuk kategori Adaptif, yakni Karangasem, Denpasar, Gianyar, Jembrana, dan Badung. Sedangkan Buleleng, Tabanan, Bangli, dan Klungkung berada dalam kategori Korektif.
Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat budaya integritas dan tata kelola pendidikan, sekaligus mendorong peningkatan kualitas integritas secara merata di seluruh Bali.
KPK Dorong Budaya Antikorupsi Sejak Bangku Sekolah
Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, pembangunan integritas tidak hanya berkaitan dengan upaya pencegahan korupsi, tetapi juga harus ditanamkan melalui kebiasaan sehari-hari di lingkungan pendidikan.
Nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keadilan perlu dibangun sejak dini melalui tindakan sederhana, seperti tidak menyontek, tidak memalsukan tugas, tidak memanipulasi nilai, berani mengakui kesalahan, serta menghormati hak orang lain.
“Sekolah yang mengajarkan kejujuran harus menerapkannya dalam proses pembelajaran dan penilaian,” tegasnya.
Sementara itu, Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianthi, memaparkan hasil SPI Pendidikan 2026 di hadapan sejumlah menteri dan kepala daerah.
Hasil survei tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk memperkuat kebijakan pencegahan korupsi melalui sektor pendidikan, sebagai bagian dari upaya mewujudkan sumber daya manusia berintegritas menuju Indonesia Emas 2045.
KPK juga akan melanjutkan diseminasi hasil, temuan, dan rekomendasi SPI Pendidikan 2026 untuk mendorong tindak lanjut serta perbaikan tata kelola pendidikan.
Koster: Integritas Harus Menjadi Karakter Sejak Dini
Gubernur Bali Wayan Koster menyambut penghargaan tersebut sebagai dorongan untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem pendidikan yang berintegritas dan berbudaya antikorupsi.
Menurutnya, pendidikan menjadi salah satu fondasi penting dalam membentuk karakter generasi muda, terutama dalam menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab.
“Pendidikan antikorupsi harus terus kita dukung dan perkuat. Nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab harus ditanamkan sejak dini, sehingga menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Koster.
Ia menekankan, upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih harus dimulai dari pembentukan karakter sejak bangku sekolah.
Dengan demikian, nilai integritas diharapkan tidak hanya diterapkan selama proses pendidikan, tetapi juga melekat ketika peserta didik memasuki dunia kerja, menjalankan pelayanan publik, hingga mengemban tanggung jawab dalam pemerintahan. (rka)
