Bencana Melanda, Elite Politik Justru Sibuk Persiapan Pemilu 2029

RealitasBali | YOGYAKARTA – Ketika bencana masih menghantam berbagai wilayah Indonesia, perhatian elite politik nasional justru dinilai lebih banyak tersedot pada pencitraan dan persiapan menuju Pemilu 2029.

Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Elite Partai Politik dan Bencana: Di Antara Citra, Pemilu 2029, dan Rakyat yang Terluka” yang digelar di UC Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).

Diskusi menghadirkan pengamat politik UGM sekaligus peneliti dinamika politik Indonesia, Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si., serta Didik Krisdiyanto, S.Si., M.Sc. dari Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga. Diskusi dimoderatori Dr. Ari Junaed, SH., M.Si. dari Nusakom Pratama Institute.

Ribuan Bencana Terjadi Sepanjang 2026

Berdasarkan data resmi BNPB per 7 September 2026, tercatat 1.730 kejadian bencana sejak awal Januari hingga 7 September 2026.

Karhutla menjadi kejadian paling dominan dengan 627 kasus, disusul banjir sebanyak 543 kejadian, cuaca ekstrem 324 kejadian, tanah longsor 105 kejadian, kekeringan 101 kejadian, serta gelombang pasang dan abrasi sebanyak 14 kejadian.

Selain itu, tercatat 13 kejadian gempa bumi dan tiga erupsi gunung berapi.

Pada periode Juli hingga September 2026, sejumlah peristiwa bencana turut menjadi perhatian, termasuk erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada kegiatan peliputan serta gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo di Flores, Nusa Tenggara Timur.

Karhutla juga dilaporkan terjadi cukup parah di sejumlah provinsi, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Parpol Dinilai Terjebak Logika Elektoral

Di tengah situasi tersebut, Arie Sujito menilai partai politik saat ini terlalu terjebak pada kepentingan elektoral jangka pendek.

Menurutnya, isu kebencanaan belum mendapatkan posisi yang memadai dalam platform politik partai.

“Partai politik lebih sibuk memoles citra di media sosial dan membangun koalisi untuk 2029. Bencana hanya menjadi komoditas sesaat, tiga hari ramai diberitakan lalu dilupakan. Padahal bencana adalah persoalan kemanusiaan yang membutuhkan kebijakan jangka panjang. Dari kejadian bencana-bencana alam harusnya publik memiliki memori untuk menentukan pilihannya di Pemilu. Jika partai politik abai terhadap kesadaran penanganan bencana alam maka sama saja dengan mengubur dirinya sendiri,” tegas Arie.

Ia menilai orientasi elektoral yang terlalu kuat membuat partai politik berpotensi kehilangan fungsi representasinya.

Aspirasi masyarakat yang menjadi korban bencana, kebutuhan mitigasi, hingga agenda pemulihan pascabencana dinilai belum menjadi bagian penting dalam visi, misi, maupun program kerja partai.

Penanganan Bencana Bukan Sekadar Persoalan Teknologi

Sementara itu, Didik Krisdiyanto memaparkan bahwa pola bencana di Indonesia semakin kompleks dan berulang.

Menurutnya, persoalan utama dalam penanganan bencana bukan semata-mata keterbatasan teknologi, melainkan lemahnya komitmen politik terhadap mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

“Kita tahu daerah mana yang rawan banjir, longsor, gempa. Datanya ada. Tapi kebijakan mitigasinya tidak jalan. Anggaran dipotong, tata ruang dilanggar, dan parpol tidak pernah menjadikannya isu prioritas,” ujar Didik.

Ia menegaskan bahwa partai politik tidak seharusnya hanya hadir ketika bencana terjadi dengan membawa bantuan untuk korban.

Partai juga memiliki peran dalam mendorong legislasi mengenai mitigasi, mengawal anggaran kebencanaan, serta memastikan kader yang berada di lembaga eksekutif dan legislatif bekerja untuk mengurangi risiko bencana.

Bencana Harus Menjadi Isu Politik yang Etis

Moderator diskusi, Ari Junaed, menekankan pentingnya menempatkan isu kebencanaan sebagai bagian dari politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Ia menilai bencana tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan teknis, tetapi juga harus menjadi isu politik yang berkaitan dengan kebijakan, anggaran, tata ruang, dan keberpihakan kepada masyarakat.

Diskusi tersebut diikuti mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil, relawan bencana, dan jurnalis.

Lima Rekomendasi untuk Partai Politik

Forum menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain:

1. Partai politik memasukkan agenda kebencanaan ke dalam platform dan AD/ART partai.

2. DPR dan pemerintah memperkuat anggaran mitigasi serta tidak menjadikan sektor kebencanaan sebagai korban efisiensi.

3. Kader partai di daerah rawan bencana aktif dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.

4. Isu kebencanaan dijadikan salah satu indikator kinerja politik, bukan sekadar instrumen popularitas elektoral.

5. Elite politik nasional meningkatkan kesadaran etis, mengurangi atraksi politik yang berorientasi pada validasi ketokohan, serta mengembalikan partai politik sebagai ruang kaderisasi dan penyampaian aspirasi rakyat.

Pada poin terakhir, forum juga menyoroti fenomena pemanfaatan upacara adat sebagai agenda seremonial untuk membangun citra politik serta pentingnya partai politik menjadi wadah penyemaian kader yang memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Diskusi ditutup dengan seruan moral bahwa Pemilu 2029 memang merupakan agenda penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, penderitaan masyarakat yang saat ini masih berada di tenda-tenda pengungsian tidak dapat ditempatkan di bawah kepentingan elektoral.

Kekuasaan, menurut forum tersebut, kehilangan legitimasi ketika tidak mampu merespons penderitaan rakyat yang seharusnya menjadi dasar utama penyelenggaraan kehidupan bernegara. (red)