Gubernur Bali Wayan Koster dalam Rapat Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2/2026). (dok.Rahma)
REALITASBALI | Denpasar – Pemerintah pusat mengucurkan dana lebih dari Rp1,5 triliun kepada Provinsi Bali melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Kepastian tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Wilayah Provinsi Bali Tahun 2026 yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Kamis (5/2/2026).
“Mulai tahun ini saya makin gesit membangun infrastruktur. Dapat dukungan penuh dari Bapak Menteri PU tahun ini satu triliun 540 miliar (Rp1,54 triliun lebih) dari APBN untuk bangun infrastruktur,” ujar Koster dalam sambutannya.
Ia menegaskan, alokasi anggaran pusat tersebut tidak berhenti di satu tahun anggaran. Bali dipastikan akan terus menerima dukungan pembangunan infrastruktur hingga Februari 2030 atau selama satu periode penuh masa kepemimpinannya.
“Saya pastikan infrastruktur ini akan bisa diselesaikan, maksimal targetnya 70 persen minimum selesai,” tegasnya.
Kolaborasi Daerah Penguat Pembangunan
Selain mengandalkan APBN, Pemerintah Provinsi Bali juga menyiapkan skema kolaborasi dengan sejumlah pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kekuatan fiskal cukup besar, khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR).
Daerah yang akan dilibatkan antara lain Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. Ketiganya dinilai memiliki kapasitas pendapatan daerah yang kuat untuk menopang percepatan pembangunan.
“Berkolaborasi juga dengan Pemerintah Badung, Denpasar, dan Gianyar yang punya PHR tinggi,” imbuh Koster.
Penanganan Sampah Jadi Prioritas Tambahan
Di luar proyek infrastruktur, Koster menegaskan komitmennya untuk menuntaskan persoalan sampah yang selama ini menjadi pekerjaan rumah besar di Bali. Sejumlah regulasi telah dikeluarkan untuk menekan produksi sampah, mulai dari pengelolaan berbasis sumber hingga pembatasan plastik sekali pakai.
Meski demikian, ia mengakui penanganan sampah, khususnya di kawasan pesisir pantai, masih belum optimal. Padahal, kawasan pantai menjadi wajah utama pariwisata Bali yang berdampak langsung pada pendapatan daerah.
“Saya minta di pantai itu mesti ada satgas khusus unit ngelola sampah tersendiri di situ karena pantai itu adalah tempat kerumunan wisatawan. Wisatawan itulah yang membawa dolar. Jadi pantai itu adalah sumbernya rezeki dari pajak hotel dan restoran seorang wisatawan,” tegasnya.
Dengan dukungan anggaran pusat yang besar serta kolaborasi lintas daerah, Pemprov Bali menargetkan pembangunan infrastruktur berjalan paralel. Dengan perbaikan kualitas lingkungan, demi menjaga daya saing pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah ke depan.
About the Author
