De Gadjah Kritik Penggunaan Dana Hibah Jelang Pilkada: Bagi-bagi Mudah, yang Sulit Mencari
RealitasBali – Calon gubernur (cagub) Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah menyentil penggunaan anggaran dana hibah menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Ia menilai, penggelontoran dana hibah secara besar-besaran dengan tujuan untuk meningkatkan elektabilitas menjelang pemilihan umum tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan anggaran yang efektif dan produktif.
“APBD adalah untuk rakyat, tetapi harus diarahkan pada hal-hal yang produktif, bukan sekadar dibagi-bagi begitu saja,” ucap De Gadjah.
“Penggunaan anggaran harus didasarkan pada stimulasi kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kepentingan sesaat menjelang Pilkada.
Ketua DPD Gerindra Bali itu juga menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran yang tepat dan berkelanjutan.
“Kalau hanya bagi-bagi saja, tidak perlu sekolah tinggi-tinggi juga bisa. Bagi-bagi itu mudah, yang sulit adalah mencari dan menggunakan anggaran secara produktif dan efektif untuk kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Lebih jauh, De Gadjah menegaskan, dana hibah merupakan uang rakyat dan harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Hibah adalah salah satu mekanisme untuk mengembalikan uang rakyat kepada rakyat. Siapa pun yang nantinya terpilih sebagai bupati, semua masyarakat berhak mendapatkan hibah yang dikelola dengan baik dan adil,” jelasnya.
Ia menyarankan agar penggunaan dana hibah dilakukan dengan perencanaan yang matang dan berbasis pada kebutuhan masyarakat yang nyata, bukan sekadar untuk menarik simpati publik menjelang pemilihan.
“Kita perlu memastikan bahwa setiap alokasi dana hibah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan politik jangka pendek,” tutupnya. (red)
