RealitasBali – Calon gubernur (Cagub) Wayan Koster menanggapi istilah “satu komando” jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali.
Koster menilai istilah tersebut tidak seharusnya dipersempit hanya dalam konteks partai politik.
“Satu komando itu jangan diartikan untuk mempersempit dalam artian hanya satu partai. Ini lebih kepada komitmen untuk membangun bangsa, menjaga ideologi Pancasila, serta memajukan daerah di seluruh Indonesia,” ujar Koster Jumat (13/9/2024).
Koster menyebut, meski Prabowo Subianto yang merupakan presiden terpilih bukan berasal dari PDI Perjuangan, prinsip satu komando tetap berlaku dalam konteks kepemimpinan pusat ke daerah.
“Begitu dia jadi presiden, dia adalah presiden Republik Indonesia yang punya tanggung jawab sesuai konstitusi untuk melindungi dan memajukan warga negaranya di seluruh Indonesia, tanpa memandang latar belakang partai atau latar belakang lainnya,” tegasnya.
Koster yang kenyang pengalaman di DPR RI bahkan pernah menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar) itu menilai, perbedaan partai tidak memengaruhi anggaran kebijakan nasional.
“Saya paham dan merasakan, meskipun dari partai yang berbeda dalam konteks negara, kita tidak ada masalah sekiranya saya jadi gubernur nanti,” ungkap Ketua DPD PDI Perjuangan Bali tersebut.
Lebih jauh, Koster menambahkan, hubungan keuangan pusat dan daerah telah diatur dalam undang-undang, termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil.
“Itu sudah secara otomatis diatur oleh undang-undang yang tidak bisa diintervensi secara politik,” jelasnya.
Di sisi lain, Koster berkomitmen untuk melanjutkan program pembangunan dan pemberdayaan potensi daerah jika terpilih kembali.
“Kita memerlukan dukungan dari pusat APBN. Jika saya terpilih lagi, saya akan beraudensi dengan Presiden untuk memastikan dukungan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (red)
