Rizal Akbar Maya Poetra, menunjukkan surat pengaduan kepada Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri, Senin (9/11/2026). (dok: redaksi)
RealitasBali | DENPASAR – Administrasi pertanahan di kawasan Jalan Pantai Balangan–Cenggiling, Persil 11, Klas III, Banjar Bakung Sari, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, menjadi sorotan. Peta bidang tanah yang semula disebut terdiri dari 10 bidang kini dipersoalkan karena diduga berubah menjadi 35 bidang.
Perubahan tersebut menyeret Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Badung ke dalam pengaduan yang dilayangkan sembilan warga penggarap kepada Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri.
Objek tanah yang dipersoalkan memiliki luas sekitar 191.050 meter persegi atau 19,1 hektare. Sementara itu, sembilan warga mengklaim telah menguasai dan menggarap lahan tersebut secara turun-temurun selama puluhan tahun.
Melalui Kantor Hukum Akbar Law Firm, kesembilan warga resmi mengadukan persoalan tersebut kepada Ketua Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri di Jakarta. Pengaduan bernomor 08/P/ALF/XI/2026 itu dilayangkan pada Jumat (6/11/2026), dengan sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses administrasi pensertipikatan tanah yang ditangani BPN Badung.
Dugaan Perubahan Peta Bidang Tanah
Kuasa hukum sembilan warga, Dr. Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H., menilai perubahan peta bidang dari 10 menjadi 35 bidang perlu ditelusuri secara serius.
Menurutnya, perubahan tersebut dipersoalkan karena diduga tidak disertai pengukuran ulang terhadap objek tanah yang selama ini secara fisik dikuasai kliennya.
“Kami mendesak Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri untuk mengusut tuntas proses pensertipikatan tanah negara di Jalan Pantai Balangan Cenggiling, Ungasan, yang di atasnya merupakan tanah garapan sah para klien kami. Ada dugaan kuat intervensi, manipulasi peta bidang dari 10 bidang menjadi 35 bidang, serta penyalahgunaan wewenang,” tegas Rizal, Senin (9/11/2026).
Rizal menilai persoalan ini tidak cukup dilihat sebagai perubahan administrasi pertanahan semata. Riwayat penguasaan fisik, dokumen perpajakan, hingga proses hukum pada masa lalu juga harus menjadi bagian dari pemeriksaan secara menyeluruh.
Sembilan warga yang memberikan kuasa hukum tersebut masing-masing I Made Kena, I Made Hendra Gunawan, I Nyoman Siang, I Wayan Dwipa, I Made Yudiana, I Wayan Kuncig, I Wayan Wirka, I Made Dra, dan Ni Made Weji.
Sembilan Warga Klaim Garap Tanah Turun-Temurun
Kesembilan warga mengklaim memiliki riwayat penguasaan fisik atas lahan tersebut secara turun-temurun. Sebagai dokumen pendukung, mereka disebut mengantongi Kartu Data dari Dinas Pendapatan Kabupaten Badung serta rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Namun, di tengah klaim penguasaan tersebut, proses pensertipikatan tanah justru kembali memunculkan persoalan. Terlebih, objek yang dipersoalkan disebut merupakan tanah negara yang selama ini digarap masyarakat.
Riwayat Sengketa Bergulir Sejak 2001
Persoalan tanah di Ungasan ini bukan perkara baru. Riwayat hukumnya disebut telah bergulir sejak 2001, ketika I Ketut Nulung bersama sejumlah pihak mengajukan permohonan sertifikat hak milik melalui kuasa hukum I Wayan Sudirta.
Permohonan tersebut sempat ditolak BPN Badung. Penolakan itu kemudian berujung pada gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Surabaya, hingga Mahkamah Agung.
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 01/K/TUN/2002 tertanggal 8 April 2004, sebagaimana diuraikan dalam pengaduan, BPN Badung diperintahkan untuk memproses permohonan pihak Nulung dan kawan-kawan.
Putusan tersebut kini kembali menjadi bagian penting dari persoalan yang dipertanyakan kuasa hukum sembilan warga.
Pada Maret 2026, Panitia A Kantor Pertanahan Kabupaten Badung kembali menggelar sidang di Kantor Desa Ungasan terkait permohonan pensertipikatan tanah yang diklaim masih dikuasai secara fisik oleh para warga pemberi kuasa.
Rizal meminta Satgas Anti Mafia Tanah Mabes Polri tidak hanya memeriksa dokumen administrasi, tetapi juga menelusuri riwayat objek tanah, proses perubahan peta bidang, hingga pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan penerbitan sertipikat.
Tiga nama yang dianggap memiliki keterkaitan dengan proses penerbitan sertipikat turut dicantumkan dalam pengaduan tersebut.
BPN Badung: Menunggu Kementerian dan Kanwil
Di sisi lain, ketika dikonfirmasi terkait pengaduan tersebut dan polemik perubahan peta bidang dari 10 menjadi 35 bidang, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, I Nyoman Mertayasa, S.SiT., M.H., memberikan tanggapan singkat.
“Gih Pak. Kita menunggu dari Kementerian dan Kanwil,” demikian jawaban Mertayasa melalui pesan singkat.
Pernyataan tersebut menjadi respons BPN Badung di tengah bergulirnya pengaduan sembilan warga ke tingkat pusat.
Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan lebih lanjut dari BPN Badung mengenai dasar perubahan peta bidang, mekanisme pengukuran, maupun tahapan administrasi pensertipikatan yang dipersoalkan kuasa hukum.
Perkembangan penanganan pengaduan tersebut kini menjadi perhatian, terutama untuk memastikan kejelasan riwayat penguasaan tanah dan proses administrasi pertanahan di kawasan Ungasan. (bsw)
