Gubernur Bali Wayan Koster. (Dok. Realitas Bali)
RealitasBali | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan tidak ada praktik permintaan uang atau komisi dalam pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Ia juga memperingatkan pejabat agar tidak bermain dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Penegasan tersebut disampaikan Koster saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas bertema ‘Mewujudkan Keluarga Berintegritas melalui Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi’ di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Rabu (16/9/2026).
Koster mengatakan, pejabat yang mendapat kepercayaan menduduki jabatan hanya dituntut bekerja dengan baik, bukan memberikan uang atau komisi kepada pimpinan.
“Di Bali, saya sebagai pimpinan, untuk pengisian jabatan, satu rupiah pun saya tidak pernah minta uang atau komisi jabatan. Yang saya minta cuma satu: kerja dengan baik,” ungkap Koster.
Ultimatum Jajaran Birokrasi
Ia juga mengingatkan jajaran birokrasi agar menjaga integritas dalam pengadaan barang dan jasa, terutama dengan tidak melakukan praktik suap untuk memenangkan proyek.
“Dalam pengadaan barang dan jasa juga saya selalu menegaskan kepada Biro Pengadaan ada tidak boleh main-main sogok untuk memenangkan proyek.”
Koster menegaskan akan mengambil tindakan tegas apabila menemukan pejabat yang melakukan pelanggaran. Pencopotan dari jabatan menjadi salah satu sanksi yang disiapkan.
“Kalau ada yang aneh-aneh, macam-macam, langsung saya copot,” tegas gubernur Bali dua periode tersebut.
Dalam kesempatan itu, Koster juga menilai pencegahan korupsi melalui pendekatan keluarga sebagai inovasi yang dimulai dari lingkungan terkecil.
“Saya memandang ini satu inovasi yang sangat bagus, memulainya dari hulu,” ujar Koster.
Menurutnya, pengelolaan keuangan keluarga secara sehat dan sesuai kemampuan penghasilan dapat membantu mencegah seseorang terjerumus dalam pelanggaran hukum akibat tekanan kebutuhan hidup.
“Berapa penghasilannya, segitulah yang menjadi kemampuan kehidupan untuk memenuhi kebutuhan. Kalau bisa menghasilkan uang Rp100 ribu ya kalau bisa pengeluarannya di bawah Rp100 ribu, misalnya Rp80 ribu, sisanya bisa nabung. Jangan menghasilkan Rp100 ribu tapi pengeluarannya Rp150 ribu, nanti yang Rp50 ribu jadinya tidak karuan, mencari ke sana kemari,” imbuh Koster.
Ia juga menekankan pentingnya peran pasangan dalam mengawasi perilaku dan pengelolaan keuangan keluarga, terutama ketika salah satunya menduduki jabatan publik.
“Kalau istrinya pejabat, suaminya yang mengingatkan. Jadi saling mengingatkan untuk setiap penghasilan dan kebutuhan hidup yang proporsional,” pungkas gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, tersebut.
