Gubernur Bali Wayan Koster saat Rapat Paripurna DPRD Bali. (Dok. Realitas Bali)
RealitasBali | DENPASAR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mulai mengoptimalkan aset daerah yang selama ini dinilai belum produktif.
Sejumlah lahan strategis yang sebelumnya hanya menghasilkan pemasukan kecil, bahkan dimanfaatkan tanpa kontribusi optimal, kini diarahkan menjadi sumber pendapatan dan penyertaan modal daerah.
Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan, pengelolaan aset pemerintah selama ini masih menyisakan persoalan.
Padahal, sejumlah lahan milik Pemprov Bali memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi memberikan pemasukan besar jika dikelola secara tepat.
“Punya aset, jangan dibiarkan tidur,” tegas Koster saat Rapat Paripurna DPRD Bali ke-47, Senin (7/9/2026).
Mulai Optimalkan Aset Potensial
Salah satu aset yang dioptimalkan berada di kawasan Renon, Denpasar. Lahan seluas sekitar 50 are dengan nilai mencapai Rp145 miliar tersebut sebelumnya dimanfaatkan tanpa memberikan pemasukan optimal bagi daerah.
Kini, lahan itu akan dikembangkan bersama Bank BPD Bali untuk pembangunan gedung baru. Pemprov Bali tidak melepas aset tersebut, melainkan menjadikannya sebagai penyertaan modal di BPD Bali.
Dari skema tersebut, Pemprov Bali memperkirakan memperoleh dividen sekitar Rp37 miliar hingga Rp40 miliar per tahun.
“Yang dulunya gratisan semua. Ditempati oleh ini gratis, ditempati oleh itu gratis. Bayangkan tanah begitu mahal di situ, 50 are, gratis, enggak dapat duit. Salah kelola,” kata Koster.
Optimalisasi juga dilakukan terhadap lahan milik Pemprov Bali seluas 39,8 hektare di kawasan Nusa Dua, Badung. Koster mengungkapkan, aset tersebut sebelumnya hanya menghasilkan sekitar Rp6 miliar per tahun.
Pada 2017, nilai sewanya naik menjadi Rp7 miliar per tahun, tetapi pembayaran sempat tidak berjalan.
Pemprov Bali kemudian mengevaluasi kerja sama dan mengganti mitra pengelola. Hasilnya, nilai pemanfaatan lahan meningkat menjadi sekitar Rp57 miliar per tahun untuk jangka waktu 30 tahun, dengan opsi perpanjangan hingga 20 tahun.
“Sekarang dapat mitra baru. Di-appraisal kembali, naik nah, menjadi Rp57 miliar per tahun. Dari Rp7 miliar menjadi Rp57 miliar per tahun!” tegas Koster.
Kerja sama tersebut menggunakan skema pembayaran di muka dengan total nilai sekitar Rp850 miliar. Pembayaran dilakukan bertahap, yakni Rp425 miliar telah diterima, sedangkan masing-masing Rp212,5 miliar dijadwalkan dibayarkan pada Desember 2026 dan 2027.
Perkuat Penyertaan Modal
Dana yang diterima juga diarahkan untuk memperkuat penyertaan modal Pemprov Bali di BPD Bali. Sekitar Rp300 miliar dari penerimaan tersebut ditempatkan sebagai penyertaan modal.
Koster memperkirakan dana itu berpotensi menghasilkan dividen sekitar Rp78 miliar per tahun.
Jika digabungkan dengan penyertaan modal dari aset Renon sebesar Rp145 miliar, tambahan modal Pemprov Bali di BPD Bali mencapai sekitar Rp445 miliar.
Dari tambahan penyertaan tersebut, Koster menghitung potensi penerimaan dividen hampir Rp200 miliar per tahun.
“Dari enggak dapat jadi dapat. Dari dapatnya kecil banget sekarang jadi dapatnya gede,” ujar gubernur asal Desa Sembiran, Buleleng, tersebut.
Dengan tambahan penyertaan modal itu, total investasi Pemprov Bali di BPD Bali yang sebelumnya sekitar Rp839 miliar diproyeksikan meningkat menjadi Rp1,28 triliun.
