Banjir Bali Jadi Perhatian Pusat, Komisi VIII DPR RI Serahkan Bantuan dan Evaluasi Mitigasi
Denpasar, RealitasBali – Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI pada masa reses Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di Denpasar. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah pusat menyerahkan sejumlah bantuan sosial, kebencanaan, pendidikan agama, hingga pemberdayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat terdampak.
Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan dari Komisi VIII DPR RI, kementerian, serta lembaga pusat terhadap masyarakat Bali.
“Atas nama masyarakat Bali, saya menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan. Bantuan ini sangat berarti, terutama bagi korban banjir Tukad Badung yang menelan 18 korban jiwa. Pemerintah Provinsi Bali bersama TNI, Polri, dan BPBD akan terus memperkuat mitigasi menghadapi musim hujan mendatang,” ujar Koster.
Ia melaporkan bahwa banjir besar pada 10 September lalu menyebabkan 18 korban jiwa, terdiri atas 12 di Denpasar, 1 di Badung, 2 di Jembrana, dan 3 di Gianyar.
Empat korban di antaranya hingga kini masih belum ditemukan. Selain itu, sebanyak 738 pedagang dari 638 unit usaha terdampak akibat kerusakan kios dan dagangan.
“Korban jiwa telah menerima santunan Rp15 juta per orang dari Kementerian Sosial, serta bantuan dari Pemprov dan Pemkot. Sementara untuk pedagang terdampak, Pemprov Bali telah menyalurkan ganti rugi sebesar Rp3,4 miliar langsung ke rekening masing-masing,” jelasnya.
Menghadapi musim hujan yang diperkirakan berlangsung deras pada November hingga Februari, Koster menegaskan langkah mitigasi terus dilakukan.
“Kami juga sedang melakukan investigasi terkait penggundulan hutan apakah masih terjadi atau tidak. Di hilir Tukad Badung juga terdapat banyak permukiman padat yang sudah berdiri sejak 50 tahun lalu, sebelum Bali memiliki tata ruang,” imbuhnya.
Adapun bantuan yang diserahkan antara lain:
• Kementerian Sosial RI menyerahkan bantuan sosial senilai Rp479,1 miliar, termasuk PKH, sembako, ATENSI, bufferstock logistik bencana, dan keserasian sosial.
• BNPB melalui Deputi Logistik memberikan 1 unit mobile pump set senilai Rp2,51 miliar dan kendaraan operasional roda empat untuk BPBD Provinsi dan empat kabupaten.
• BPJPH menyerahkan 9.162 sertifikat halal gratis senilai Rp2,1 miliar bagi pelaku UMKM Bali.
• Kementerian Agama menyalurkan Rp335 juta untuk rehabilitasi masjid/musala, program Indonesia Pintar bagi 7.079 siswa madrasah, serta program inkubasi bisnis pesantren.
• BPKH menyerahkan bantuan Rp1,8 miliar untuk pembangunan sarana manasik dan finishing Masjid Raudlatul Jannah.
• BAZNAS memberikan bantuan rumah layak huni dan dukungan usaha mikro bagi masyarakat terdampak.
Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, yang memimpin kunjungan tersebut, menegaskan bahwa total bantuan triliunan rupiah ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah pusat dan DPR RI dalam mendukung pemulihan sosial, keagamaan, serta ketahanan masyarakat Bali.
“Penting bagi Bali untuk segera memiliki sistem alarm pengingat tsunami, dan anggarannya akan kami dorong agar dialokasikan dari pusat,” ujarnya. (drh)
