RealitasBali – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bali menggelar diskusi publik bertema “Bali Bebas Masalah Sampah: Realistis atau Utopis?” di Grand Inna Hotel, Denpasar, Selasa (25/2/2025). Acara ini membahas tantangan pengelolaan sampah di Bali serta mencari solusi konkret untuk mengatasinya.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai sektor, termasuk Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Bali I Made Rentin, Wakil Dekan I Fakultas Kelautan dan Perikanan Universitas Udayana I Gede Hendrawan, Ketua Yayasan Bumi Kita I Wayan Askara, serta I Putu Wiradana dari bidang hukum JMSI Bali yang bertindak sebagai moderator.
Ketua JMSI Bali, I Nyoman Adi Irawan, menegaskan bahwa diskusi ini merupakan bagian dari komitmen JMSI dalam membangun demokrasi berbasis pembangunan serta mengentaskan isu-isu sosial di Bali.
“JMSI juga hadir untuk ikut dalam membangun kehidupan yang demokratis berorientasi pembangunan, serta berkontribusi dalam pengentasan isu-isu sosial yang ada di masyarakat. Atas dasar itulah diskusi publik ini kami selenggarakan sebagai salah satu perwujudan komitmen kami dalam mendorong pengetasan problematika sosial masyarakat Bali yang ada hari ini,” kata Ketua JMSI Bali I Nyoman Adi Irawan.
Ia berharap diskusi ini dapat menggali persepsi publik serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.
“Penanganan masalah sampah bukan hanya menjadi beban tanggung jawab pemerintah, tapi harus menjadi agenda bagi setiap individu masyarakat Bali,” tambah Adi Irawan.
Ketua Dewan Pembina JMSI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), menyoroti dampak serius sampah terhadap pariwisata yang menjadi sumber utama pendapatan Bali.
“Tentu ini juga menjadi persoalan bagi pendapatan kita di Bali,” ungkapnya.
Menurutnya, solusi utama adalah regulasi yang jelas serta sosialisasi masif hingga ke tingkat rumah tangga dan sekolah.
“Kita serius-serius (dengan) kondisi yang besar (sampah). Lebih benar bagaimana mengelola sampah di hulu, di rumah tangga, di sekolah di sana. Sebenarnya, kita akan banyak juga nanti di hilirnya. Ini hal-hal yang perlu kita ingat kembali dan perlu kita terapkan,” tambah mantan Wakil Gubernur Bali tersebut.
Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, menekankan pentingnya peran desa dalam menangani permasalahan sampah. Ia bahkan mendorong agar kepala desa memiliki visi jelas dalam pengelolaan sampah.
“Jadi jangan pilih kepala desa yang tidak mampu mengelola sampah di desanya sendiri,” tegas Putri Koster.
Melalui diskusi ini, diharapkan masyarakat dan pemerintah daerah dapat bersinergi dalam mencari solusi terbaik agar Bali terbebas dari masalah sampah. (drh)
