Membangun Satpol PP yang Humanis: Inisiatif Kemenkumham untuk Perlindungan HAM
RealitasBali – Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM), Dhahana Putra, menyoroti pentingnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP bertugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.
Namun, peran Satpol PP tidak sebatas penegakan hukum, tetapi juga harus berfokus pada perlindungan hak asasi manusia (HAM) di masyarakat.
“Kami meyakini bahwa sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, pemahaman yang memadai terhadap hak asasi manusia sangat penting bagi Satpol PP,” jelas Dhahana.
Untuk memperkuat peran ini, Kemenkumham telah berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam memberikan pelatihan bagi Satpol PP di berbagai daerah.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan HAM dalam penegakan peraturan, guna menciptakan interaksi yang harmonis antara hukum dan hak masyarakat.
Dhahana juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyusun langkah strategis untuk menguatkan kapasitas Satpol PP.
Menurutnya, pembinaan yang serius dan inovatif dalam penegakan peraturan daerah dapat menjadikan Satpol PP lebih tangguh dan humanis.
“Pembinaan serius dan inovasi dalam penegakan peraturan daerah dapat memperkuat peran Satpol PP sebagai pelindung masyarakat dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya humanis,” kata Dhahana.
Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP diharapkan menerapkan tiga nilai utama, yakni tangguh, humanis, dan melayani.
Setiap anggota Satpol PP perlu memiliki kesiapsiagaan, bersikap santun sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), serta memahami bahwa tugas mereka adalah untuk melayani masyarakat.
Selain itu, Dhahana berharap agar penguatan kapasitas Satpol PP, terutama dalam hal HAM, dapat menjadi salah satu isu yang diangkat dalam Pilkada serentak mendatang.
Ia menekankan pentingnya wacana ini untuk memastikan Satpol PP mampu berkontribusi lebih besar bagi masyarakat dengan pendekatan yang humanis.
Senada dengan Dhahana, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali, Pramella Yunidar Pasaribu, juga mendukung langkah-langkah humanis yang dilakukan oleh Satpol PP.
“Untuk itu Satpol PP harus membangun sinergi dengan berbagai pihak, sehingga penegakkan hukum dari peraturan daerah maupun peraturan kepada daerah dapat tercapai secara efektif dan efisien,” ujar Pramella.
Dengan pendekatan yang lebih humanis, Satpol PP diharapkan dapat menjadi pelindung HAM sekaligus menjaga ketertiban umum di masyarakat secara lebih baik.***
