Gubernur Koster Dorong BPS Bali Gelar Sensus Kebudayaan dan Pengangguran untuk Data Akurat
Denpasar, RealitasBali – Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Bulan Statistik Nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali yang akan digelar pada 26 September 2025 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Dukungan tersebut disampaikan saat Gubernur menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, pada Senin (8/9/2025) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar.
Dalam pertemuan itu, Kepala BPS meminta kesediaan Gubernur Koster untuk hadir sebagai narasumber utama di hadapan ratusan pegawai BPS saat acara berlangsung. Permintaan ini disambut positif oleh Gubernur yang juga dikenal sebagai mantan dosen mata kuliah Statistik di Universitas Tarumanagara, Universitas Pelita Harapan, dan STIE Perbanas.
Koster tidak hanya menerima undangan tersebut, tetapi juga memberikan arahan strategis agar BPS memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dalam melakukan berbagai program sensus tematik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Ia mengusulkan agar BPS segera melaksanakan lima jenis sensus prioritas, yaitu:
- Sensus Kebudayaan Bali, untuk memetakan kekayaan budaya dan kearifan lokal.
- Sensus Ekonomi terkait Ekonomi Kerthi Bali, guna menggambarkan kekuatan ekonomi berbasis potensi lokal.
- Sensus Kendaraan di Bali, untuk mendukung kebijakan transportasi dan lingkungan.
- Sensus Populasi Krama Bali, sebagai basis data kependudukan berbasis adat.
- Sensus Jumlah Pengangguran di Bali, untuk menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang lebih tepat sasaran.
“Data pengangguran di Bali harus by name, by address. Kita harus kerja konkret menyelesaikan pengangguran di Bali, termasuk kemiskinan. Datanya harus lengkap, menggambarkan kondisi rumah, dapur, sampai toiletnya, supaya bantuan bisa tepat sasaran,” tegas Koster.
Pernyataan Gubernur tersebut mendapat sambutan positif dari Kepala BPS Provinsi Bali, yang menyatakan kesiapan lembaganya untuk memperkuat kerja sama dengan Pemprov Bali dalam penyediaan data statistik yang akurat dan mendukung kebijakan pembangunan daerah. (drh)
